Jelang Akhir Masa Jabatan Hengki Kurniawan, Pemda KBB Bakal Pasang 6.000 PJU Sepanjang 500 Kilometer

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) berencana memasang 6.000 penerangan jalan umum (PJU) sepanjang 500 kilometer di jalan kabupaten.

Rencananya, program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 tersebut bakal dilaksanakan pada Juni 2023. PJU di sepanjang 500 kilometer jalan KBB itu baru terealisasi di akhir masa jabatan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan.

"PJU sepanjang 500 kilometer itu masuk dalam program visi misi prioritas Bupati dan Wakil Bupati KBB, yakni Bandung Barat Caang," Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KBB Fauzan Azima, Selasa 23 Mei 2023.

"Dengan adanya penambahan 6.000 PJU berarti total yang terpasang dengan sebelumnya sekitar 12.000 titik cahaya," sebutnya.

Tak hanya itu, jelas Fauzan, dengan terpasangnya 6.000 PJU berarti sudah 70 persen jalan kabupaten yang sudah memiliki lampu penerangan jalan.

"Panjang ruas jalan kabupaten pada tahun 2018 atau pada saat penyusunan RPJMD sekitar 500 kilometer. Dengan  pemasangan 6.000 PJU baru, sekitar 90 persen jalan kabupaten mestinya sudah dilengkapi lampu penerangan jalan," jelasnya.

Kendati demikian, lantaran ada peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten sehingga lampu jalan umum yang terpasang menjadi 70 persen.

Fauzan menyebut, pemasangan PJU baru dibiayai dari APBD KBB sebesar Rp26 miliar untuk 3.000 PJU ditambah 3.000 PJU dengan sumber pembiayaan dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat.

"Pemasangan PJU bertujuan untuk keselamatan pengguna jalan. Titik yang tadinya gelap, menjadi terang sehingga meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan, sampai mencegah tindakan kejahatan," sebutnya.

Lebih lanjut Fauzan menerangkan, pemasangan PJU bakal dikerjakan selama tujuh bulan yang dimulai Juni dan selesai awal Desember 2023.

"Pemasangan di setiap 40 meter. Dengan terpasangnya 6.000 PJU maka ruas jalan kabupaten di 165 desa akan lebih terang," terangnya.

Sementara itu, sambung Fauzan, untuk pelaksanaan pengerjaan PJU ini pihaknya bakal meminta pendampingan hukum dari aparat penegak hukum (APH).

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

"Kami menginginkan sampai proyek PJU imi beres, bersih dari persoalan hukum," tandasnya.*** (agus satia negara)