Kang AW Bicara Efesiensi Anggaran Tapi Tidak PHK Pegawai

INILAHKORAN, Bogor - Asep Wahyuwijaya Anggota Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan untuk tidak memecat pegawainya dalam melakukan efisiensi anggaran.

“Saya sepakat dengan teman-teman, harus dipastikan anggaran yang diberikan itu tidak berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak boleh ada lay-off atau pemecatan untuk para pegawai, apapun alasannya,” kata Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Jumat, 1r Februari 2025.

Aktivis  Mahasiswa 1998 itu menerangkan bahwa  kementerian dan lembaga harus memastikan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi tetap berjalan meskipun ada efisiensi yang dilakukan.

“Harus dipastikan Tupoksi tetap berjalan, contoh saya fokus ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), karena menurut hemat saya, ratusan juta warga kita harus  tetap terlindungi dengan adanya dua lembaga tersebut,” terang Asep Wahyuwijaya.

Menurut Kang AW sapaan akrabnya, efisiensi anggaran menuntut kolaborasi agar bisa mengoptimalkan performa kinerja kementerian dan lembaga. 

Seperti, kolaborasi BPKN dengan Kementerian Perdagangan untuk memperketat regulasi impor agar tak merugikan masyarakat.

“⁠Efisiensi menuntut kolaborasi dengan pihak lain, misal BPKN dengan Kemendag. Ketatkan regulasi import di Kemendag agar memudahkan kerja untuk BPKN, jangan sampai ada komoditas yang merugikan konsumen sehingga membebani kerja BPKN,” tambahnya.

Kemudian, dalam sisi belanja, alumni Universitas Padjajaran itu mengatakan bahwa efesiensi anggaran juga perlu sinkronisasi dengan optimalisasi pendapatan yang berpotensi menurun. 

Oleh karena itu, kementerian dan lembaga, lanjut Kang AW harus memiliki pemahaman yang matang dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dengan peluang pendapatan yang menurun.

“Jadi, perspektif para pimpinan kementerian dan lembaga itu harus memahami hal ini secara utuh dan tidak malah 'mengorbankan' pegawainya,” lanjutnya.