Kasus Keracunan Merebak, Keamanan Rantai Pasok Program MBG di Cimahi Diperketat

INILAHKORAN, Cimahi - Gelombang kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah wilayah memicu kekhawatiran akan keamanan rantai pasok dan distribusi makanan. 

Di Cimahi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Citeureup 2 menjadi sorotan utama dalam upaya memperketat pengawasan keamanan rantai pasok MBG.
 
Kepala SPPG Citeureup 2 Ilham Ramadhan menegaskan, standar keamanan pangan dan keamanan rantai pasok di dapurnya sangat ketat. 

"Dari awal pemesanan, bahan baku kami ambil melalui koperasi yayasan. Setiap bahan yang datang selalu melewati quality control oleh ahli gizi. Jika tidak lolos, otomatis tidak diolah. Kami tidak bisa main-main, karena risikonya sangat besar untuk anak-anak," kata Ilham, Kamis 2 Oktober 2025.
 
Persiapan dimulai sejak pukul 17.00 dengan pembersihan bahan. Proses memasak berlangsung mulai pukul 22.00 setelah briefing menu, dilanjutkan pengecekan ulang kualitas bahan. 

"Tidak semua bahan bisa langsung diolah. Kalau sayur terlihat cepat busuk atau protein berubah tekstur, itu langsung ditahan. Lebih baik kami menunda daripada dipaksakan berisiko keracunan," katanya.
 
Tahapan pemorsian makanan berjalan pukul 02.00 hingga 10.00 pagi dengan kapasitas produksi lebih dari 3.034 porsi per hari. Untuk memastikan keamanan, dilakukan uji organoleptik, pengambilan sampel, hingga pengecekan laboratorium internal. 

"Setiap porsi yang keluar wajib mendapat verifikasi kelayakan konsumsi oleh sarjana gizi," tegas Ilham.
 
SPPG Citeureup mempekerjakan 51 orang. Untuk memperkuat pengawasan, SPPG kini memasang CCTV di dapur dan mewajibkan pekerja menjalani pemeriksaan kesehatan lebih komprehensif.
 
Senada dengan Ilham, Kepala SPPG Citeureup, Muhammad Ryan, menegaskan dapur yang ia kelola dibangun dari nol dengan desain khusus agar steril. 

“Bukan dapur rumah atau tempat usaha yang dialihfungsikan. Dapur kami memang dirancang sejak awal untuk menjaga kebersihan," ujarnya.
 
Menurut Ryan, standar operasional prosedur (SOP) diterapkan ketat mulai dari pemakaian alat pelindung diri (APD), penggantian pakaian kerja, hingga pemeriksaan kebersihan fisik petugas. 

"Dari 47 pegawai yang bekerja, seluruh barang bawaan pribadi wajib ditinggalkan di loker guna mencegah kontaminasi silang," kata Ryan.
 
Sementara itu, Koordinator SPPG Wilayah Cimahi, Hanif Abdurrahman, menegaskan pihaknya terus melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN). 

"Kami telah mengevaluasi terkait SOP, higienitas, sanitasi, hingga distribusi. Kami tekankan kepada kepala SPPG agar disiplin mengikuti SOP di masing-masing dapur," ujarnya.
 
Hanif mengungkapkan, ke depan setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Badan Gizi Aman dan Sehat (BGAS). Saat ini, sebagian SPPG di Cimahi sudah memiliki SLHS, sementara lainnya masih dalam tahap proses. Selain itu, pengujian makanan rutin juga dilakukan. 

"Untuk food testing, kepala SPPG bersama ahli gizi wajib melakukan uji organoleptik sebelum makanan didistribusikan," tandas Hanif.