Kasus Korupsi Disnaker Cimahi, Pemkot Janji Tak Terulang Lagi

INILAHKORAN.ID – Dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi menjadi sorotan serius bagi jajaran pemerintahan. 

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira mengatakan, dirinya bersama Wali Kota berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi dan memastikan pembangunan berjalan bersih tanpa celah penyimpangan.
 
"Karena tujuan utama pembangunan daerah itu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata Adhitia saat ditemui di MPP, Rabu (22/4/2026).

Oleh karena itu, tegas Adhitia, setiap program kerja, terutama yang menyentuh aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus berjalan transparan dan bebas dari kepentingan kelompok atau pribadi.
 
"Kami sangat berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Pembangunan ini harus tercapai secara optimal tanpa ada celah sedikit pun," ujarnya. 

"Tidak boleh ada kejadian seperti ini lagi, khususnya di OPD yang bertugas menyukseskan program peningkatan skill SDM," tegasnya.
 
Kendati telah mengambil sikap tegas, Adhitia mengakui pihaknya belum bisa membeberkan detail teknis perbaikan sistem secara menyeluruh saat ini. 

"Ini karena proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Cimahi masih berjalan dan hasilnya belum diputuskan," ujarnya.
 
Hingga saat ini, ungkap Adhitia, dirinya belum menerima informasi resmi terkait siapa saja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipanggil atau terlibat, serta bagaimana detail konstruksi hukum kasus tersebut. 

Ia menegaskan, semua proses saat ini diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.
 
"Belum saya dengar, dan konstruksi permasalahannya seperti apa juga saya belum tahu," paparnya.

"Makanya kita tunggu prosesnya sampai selesai, nanti itu akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan ke depan," ungkapnya.
 
Tak cuma itu, sambung Adhitia, kasus yang mencuat di Disnaker saat ini tak hanya menjadi urusan internal dinas tersebut, namun juga menjadi tamparan keras dan momentum evaluasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi. 

"Kami menargetkan terciptanya birokrasi yang benar-benar clean and good governance," ujarnya.
 
Tak cuma itu, pihaknya bakal memperketat pengawasan dan memastikan integritas menjadi prioritas utama. Setiap alur anggaran dan pelaksanaan program harus bisa dipertanggungjawabkan secara publik demi mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
 
"Intinya kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ke depan tidak boleh ada lagi kejadian seperti itu," paparnya.

"Kami berkomitmen menjaga integritas, bebas korupsi, dan semua program harus berjalan transparan," pungkasnya.***