KBB Bakal Miliki Gedung PA Ngamprah, Warga Tak Perlu ke Soreang

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan pembangunan kantor Pengadilan Agama atau PA Ngamprah di Kecamatan Padalarang bakal rampung dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Ketua PA Ngamprah Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan kantor tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat KBB.

"Adanya pembangunan kantor PA Ngamprah ini merupakan yang ditunggu-tunggu. Sehingga, optimalisasi pasti terjadi," katanya saat peletakan batu pertama pembangunan di  Desa Laksanamekar, Selasa 19 September 2023.

"Dulu masyarakat di sini pergi ke Pengadilan Agama Cimahi yang ada di Soreang. Sekarang warga KBB tidak perlu jauh-jauh," sambungnya.

Menurut Iqbal, dengan desain gedung yang representatif tentunya dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Salah satunya, praktek pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

"Dengan desain integritas tersebut, tidak boleh ada pertemuan aparat, baik hakim ataupun semua aparat. Jangan sampai antara peradilan bertemu dengan masyarakat pencari keadilan yang dikhawatirkan nanti ada sesuatu," tuturnya.

"Kita yang menjaga jangan sampai terjadinya itu. Insya Allah tidak akan terjadi kalau di bidang ini tentu lebih  sesuai. Karena jalur masuk pegawai dan jalur masuk pencari keadilan itu berbeda," sambungnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengungkapkan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi dibangunnya kantor PA Ngamprah yang representatif tersebut.

"Atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengapresiasi dan sangat beruntung sekali dibangunnya kantor yang megah ini tentu dapat memberikan pelayanan yang nyaman dan optimal kepada masyarakat," ungkapnya.

"Saya doakan pembangunannya berjalan lancar, sukses dan kedepannya terjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pemda," ujarnya.

Hengki berharap, PA Ngamprah pun bisa membuka pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dimiliki Pemda Kabupaten Bandung Barat saat ini.

"Kami juga memiliki MPP dan mudah-mudahan nanti dari Pengadilan Agama bisa beroperasi di sana. Dengan begitu, bisa saling terintegrasi demi pelayanan prima kepada masyarakat," tandasnya.*** (agus satia negara)