KBB Tak Miliki Mapolres dan Kejari, Cucun: Itu Menjadi Hal yang Urgensi

Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, kehadiran Mapolres dan Kejari di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi hal yang urgensi. Sebab, sebagai daerah otonomi KBB memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang realtif banyak.

KBB Tak Miliki Mapolres dan Kejari, Cucun: Itu Menjadi Hal yang Urgensi
Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, keinginan adanya Mapolres dan Kejari di KBB yang diidamkan sejak 2014 silam itu hingga saat ini belum bisa terpenuhi lantaran masih ada sejumlah kendala yang masih dihadapi.

INILAHKORAN, Ngamprah - Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, kehadiran Mapolres dan Kejari di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi hal yang urgensi. Sebab, sebagai daerah otonomi KBB memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang realtif banyak.

Kendati demikian, keinginan adanya Mapolres dan Kejari di KBB yang diidamkan sejak 2014 silam itu hingga saat ini belum bisa terpenuhi lantaran masih ada sejumlah kendala yang masih dihadapi.

"Saya minta untuk rencana pembangunan Mapolres dan Kejari ini masuk dalam APBN 2024. Tapi, saya ingin lihat dulu wujud hibahnya," kata Cucun saat ditemui di Gedung HBS Cimareme, KBB, Rabu 28 Desember 2022.

Untuk itu, dia menyebutkan jangan sampai nanti pihaknya menyiapkan anggaran tapi kesiapan lahannya belum ada. Ujungnya, anggaran ada namun tidak bisa diserap.

"Kalaupun dilaksanakan secara paksa maka akan jadi pelanggaran karena tentunya bakal diaudit BPK," jelasnya.

Menurutnya, dengan belum adanya Mapolres dan Kejari di KBB ini siapa yang akan menciptakan Kamtibmas di sini. Sementara, sejauh ini Mapolres masih menginduk ke Kota Cimahi.

"Sama halnya begini, orang Gununghalu butuh dengan Kasat Reskrim, tentunya tidak akan mau ke Gununghalu paling instruksikan anggota Polsek di sana," imbuhnya.

Untuk itu, jelas dia, kehadiran Mapolres dan Kejari di KBB sangat urgen dan jangan sampai seperti di daerah Jawa di mana ada satu Bhabinkamtibmas menangani tiga desa.

"Gimana mau tercipta Kamtibmas dan penegakan hukum kalau kantor Kejarinya gak ada. Termasuk, harus ada juga kantor pengadilan," ujarnya.*** (agus satia negara)


Editor : Doni Ramdhani