Kegiatan Fiktif dan Mark Up Anggaran, Oknum Kuwu di Cirebon Masuk Penjara

INILAHKORAN, Cirebon - Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menetapkan Kuwu Desa Ciwaringin berinisial WG sebagai tersangka. WG diduga melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023. WG juga diduga melakukan kegiatan fiktif dan mark up anggaran.

Kejari Kabupaten Cirebon Yudhi Kurniawan mengatakan, penetapan status tersangka Kuwu Ciwaringin itu setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan tim Kejari. Adapun kerugian penyalahgunaan pengelolaan keuangan APBDes itu kurang lebih Rp500 juta.

Menurutnya, penyelewengan keuangan itu terdapat beberapa kegiatan diduga tidak dilaksanakan dan di markup. Selanjutnya terdapat pendapatan sewa yang mekanismenya diterima oleh tersangka WG namun tidak dimasukan kedalam PAD Desa.

Dia menjelaskan, keuangan APBDes sebesar Rp2.038.447.536 itu diduga kegiatannya fiktif dan Mark up. Hal itu didasari Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) nomor 700.1.2.1/LHA.2664/irbansus. Hasilnya, jumlah kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp500.012.233.

"Penetapan tersangka WG dilakukan setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon memperoleh alat bukti yang cukup kuat," ungkapnya, Selasa 5 November malam.

Selanjutnya lanjut Yudhi, untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tersangka WG dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus selama 20 hari. Ini dilakukan sejak tanggal 5 November 2024 sampai tanggal 24 November 2024. Tempatnya, di Rumah Tahanan Negara Klas I Cirebon.

Atas perbuatan tersangka WG disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan/atau Pasai 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999. Isinya,  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Adapun ancaman hukuman tersangka WG paling lama 20 tahun," tandasnya.

Dia menambahkan, pihaknya sampai saat ini masih mendalami kasus dugaan penyelewengan APBDes apakah ada keterlibatan dari yang lain atau seperti apa.

"Yang pasti kita akan follow up lagi, ada tidak yang membantu penyalahgunaan APBDes selain Kuwu," tukasnya. ***