Temuan Baru, Diduga Ada Mark-up Biaya Pasang Listrik RSUD Bogor Utara Lebih Mahal Rp2 Miliar dari Ongkos Resmi PLN

Seksi Pidana Khusus Kabupaten Bogor menemukan kelebihan rencana pembiayaan atau mark-up pada biaya pasang listrik gedung RSUD Bogor Utara.

Temuan Baru, Diduga Ada Mark-up Biaya Pasang Listrik RSUD Bogor Utara Lebih Mahal Rp2 Miliar dari Ongkos Resmi PLN
Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menganggarkan Rp3 miliar untuk biaya pasang listrik RSUD Bogor Utara. Namun, PLN maupun rekanannya hanya menerima Rp1 miliar saja. (reza zurifwan)

INILAHKORAN, Parung - Seksi Pidana Khusus Kabupaten Bogor menemukan kelebihan rencana pembiayaan atau mark-up pada biaya pasang listrik gedung RSUD Bogor Utara.

Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menganggarkan Rp3 miliar untuk biaya pasang listrik RSUD Bogor Utara. Namun, PLN maupun rekanannya hanya menerima Rp1 miliar saja.

"Hasil penyidikan terbaru, berdasarkan keterangan pihak PLN dan rekanannya untuk biaya pasang listrik di RSUD Bogor Utara itu mereka hanya dibayar sekitar Rp1 miliar. Padahal, dalam RAB mereka direncanakan dibayar Rp3 miliar," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kabupaten Bogor Dodi Wiraatmaja kepada wartawan, Minggu 12 Maret 2023.

Baca Juga : Dipimpin Rudiyana, Diarpus Langsung Kerahkan 27 Relawan Literasi Squad

Dodi menuturkan, dalam hal tersebut pihak PLN maupun rekanannya dinilai tidak bersalah. Sebab sejak awal, mereka hanya meminta biaya sekitar Rp1 miliar.

"Jadi, ada yang untung Rp2 miliar dalam biasa pasang listrik di RSUD Bogor Utara maupun Klinik Pratama Parung," tutur Dodi. 

Sedangkan, Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Michael Carlo Tarigan menjelaskan sambil menunggu kehadiran Direktur dan Pimpinan proyek PT JSE yaitu Dodi Pratama dan Roland C Simanjuntak, jajarannya juga menunggu audit fisik yang akan dilakukan BPK.

Baca Juga : Hindari Penyelewengan  Dana BOS PAUD, Bapemperda Bentuk Perda

"Kami menunggu kehadiran Dodi Pratama, Roland C Simanjuntak dan konsultan pengawas. Kalau pejabat Dinas Kesehatan dan PLN itu sudah memenuhi panggilan kami. BPK RI akan segera menurunkan tim ke lapangan untuk melaksanakan audit," jelas Michael Carlo Tarigan.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani