Kekeringan Meluas di 5 Kecamatan KBB, Pemkab Tetapkan Siaga Darurat

INILAHKORAN.ID – Ancaman krisis air bersih mulai menjadi kenyataan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) seiring memuncaknya musim kemarau. 

Pemantauan intensif yang dilakukan Pemkab Bandung Barat mengonfirmasi sedikitnya lima kecamatan kini berstatus terdampak kekeringan, di mana sumber-sumber mata air utama mulai menyusut drastis hingga mengering dan membatasi akses warga terhadap kebutuhan dasar paling vital. 

Menanggapi kondisi lapangan yang memburuk ini, pemerintah daerah resmi menetapkan status siaga darurat untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia secara lebih responsif.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyebutkan, wilayah yang kini berada dalam zona kritis meliputi Kecamatan Cipongkor, Sindangkerta, Cihampelas, Cikalongwetan, dan Cipatat. 

"Penetapan status siaga darurat yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 bukanlah langkah formalitas semata, tapi berdasarkan hasil analisis risiko terhadap karakteristik wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi tidak hanya terhadap kekeringan, tapi juga potensi kebakaran hutan dan lahan," kata Jeje, Sabtu (25/7/2026).

Jeje menuturkan, penanganan darurat telah dimulai dengan pendistribusian 10.000 liter air bersih ke empat titik rentan, mencakup satu titik di Cipatat dan tiga titik di Cikalongwetan yang telah menjangkau 164 kepala keluarga. 

Tak cuma itu, lanjut dia, tiga strategi besar disusun sebagai benteng pertahanan, mulai dari pengiriman armada penyuplai air, percepatan pembangunan infrastruktur sumber baru, dan keterbukaan jalur aduan publik.

"Kami telah menyiagakan enam unit mobil tangki air dari gabungan kekuatan BPBD, Dinas Perumahan hingga Pemadam Kebakaran agar siap bergerak ke mana saja dibutuhkan," tuturnya.

Sementara itu, untuk solusi jangka menengah, bulan ini pihaknya memacu pembangunan 48 titik sumur bor dan menyiapkan tandon air di berbagai desa rawan guna menciptakan cadangan mandiri.

"Kami berkomitmen terhadap akuntabilitas dan kecepatan respon dengan membuka saluran layanan darurat terbuka bagi masyarakat," ucapnya.

Untuk warga yang mulai kesulitan mendapatkan pasokan air bersih, Jeje mengimbau untuk tidak ragu melapor melalui struktur pemerintahan desa, kecamatan atau langsung ke BPBD. 

"Mekanisme ini dirancang agar setiap laporan menjadi dasar penempatan bantuan yang tepat sasaran dan mencegah keterlambatan penanganan di wilayah terpencil," pungkasnya.