Kemiskinan Ekstrem Cenderung Naik, Wali Kota Cimahi Berusaha Turunkan Hingga Nol Persen

INILAHKORAN.ID – Angka Kemiskinan Kota Cimahi menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama tiga tahun terakhir, dan pemerintah menargetkan penurunan lebih lanjut hingga kisaran 3,87–4,28 persen pada 2025. 

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, target ini hanya dapat tercapai melalui sinergi kuat antarperangkat daerah dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan.
 
"Angka kemiskinan kita berhasil turun dari 5,35 persen pada 2021 menjadi 4,39 persen pada 2024,” kata Ngatiyana.

Ngatiyana menjelaskan, target tahun ini merupakan langkah lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang mengarahkan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi, tepat sasaran dan melibatkan masyarakat.
 
Namun, ia tak memungkiri bahwa tantangan besar masih ada. Pasalnya, Presiden Prabowo telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam lima tahun ke depan, sesuatu yang dinilai berat oleh Ngatiyana karena 

“Kemiskinan ekstrem di Cimahi cenderung naik, tetapi kita harus bisa menurunkannya sampai nol persen," ucapnya.

Fokus Penanggulangan Kemiskinan
 
Untuk mendukung pencapaian target, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menetapkan lima fokus penguatan penanggulangan kemiskinan, antara lain penguatan data terpadu melalui harmonisasi DTKS, P3KE, dan data sektoral, dengan verifikasi setiap triwulan oleh Dinas Sosial.

"Penyelarasan program agar benar-benar menyasar rumah tangga miskin dan miskin ekstrem sejak tahap perencanaan," kata Adhitia.

Kemudian, sistem monitoring real-time melalui dashboard penanggulangan kemiskinan untuk memantau hasil secara langsung dan pendampingan langsung keluarga miskin ekstrem oleh kecamatan dan kelurahan.

"Terakhir, penguatan koordinasi antar lembaga," sebutnya.

Pendekatan Kuratif Berbasis Bantuan
 
Tak cuma itu, Adhitia juga mendorong perubahan paradigma dari pendekatan kuratif berbasis bantuan, menuju pendekatan holistik dan berbasis pemberdayaan. 

“Potensi kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial di Cimahi sangat besar dan perlu dioptimalkan,” jelasnya.

Pihaknya juga telah menginstruksikan penyusunan program penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pengalokasian anggaran dalam APBD. 

Salah satu langkah kunci adalah pemutakhiran data penerima manfaat berbasis nama dan alamat pada tahun 2026, agar bantuan tepat sasaran dan efektif.
 
“Penanggulangan kemiskinan bukan pekerjaan satu perangkat daerah saja tetapi kerja kolektif kita bersama,” ujarnya.

“Dengan bekerja sama, kita dapat mempercepat langkah menuju kota Cimahi yang lebih sejahtera dan inklusif," tandasnya. ***