Kertajati Tak Kunjung Pasti

Oleh: Yuliantono

Di tengah upaya mencari pengelola baru dan membenahi kondisi keuangan perusahaan, nasib dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 2027 justru belum menemukan kepastian.

Bandara yang dibangun dengan harapan menjadi gerbang penerbangan utama Jawa Barat itu masih membutuhkan sokongan dana agar aktivitas operasionalnya tetap berjalan. Tanpa dukungan tersebut, keberlangsungan BIJB Kertajati dikhawatirkan semakin berat.

Namun, harapan untuk kembali mendapatkan suntikan dana dari APBD Jawa Barat belum sepenuhnya tertutup. DPRD Jawa Barat masih membuka kemungkinan adanya alokasi anggaran operasional, meskipun sejauh ini belum ada rencana penambahan modal untuk pengembangan bandara tersebut dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhamad Romli, menjelaskan bahwa penyertaan modal yang selama ini dikaitkan dengan kepemilikan Pemprov Jabar di BIJB pada dasarnya merupakan penyetoran aset atau inbreng berupa tanah, bukan pemberian uang tunai.

"Enggak ada. BIJB itu, itu kan inbreng, penyetoran inbreng," kata Romli saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu (4/11).

Ia menegaskan, belum ada rencana penambahan modal untuk kepentingan pengembangan BIJB dalam RAPBD 2027. Meski demikian, dukungan untuk kebutuhan operasional menjadi persoalan berbeda.

Menurut Romli, BIJB masih membutuhkan sokongan pemerintah daerah agar perusahaan pengelola bandara tersebut bisa terus bertahan.

"Enggak ada. Tapi enggak tahu kalau operasionalisasinya, kalau untuk bagaimana mengembangkan BIJB, enggak ada. Tapi kalau misalkan operasional, kan kalau enggak di-support juga dia mati," ujarnya.

Ketidakpastian dukungan anggaran ini tidak bisa dilepaskan dari rencana pengalihan pengelolaan BIJB Kertajati kepada pemerintah pusat. Selama ini, kemampuan bandara untuk membiayai operasionalnya secara mandiri masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Jabar.

Salah satu opsi yang pernah dibuka adalah pertukaran aset dengan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Langkah tersebut diharapkan menjadi jalan keluar untuk mengurangi beban fiskal daerah yang selama ini harus ikut menopang keberlangsungan BIJB.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan sebelumnya mengungkapkan bahwa peluang pengambilalihan pengelolaan BIJB oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) semakin kuat. Ia menyebut kemungkinan tersebut sudah mendekati 90 persen.

Meski begitu, proses pengalihan tidak bisa dilakukan begitu saja. Masih ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kejelasan status aset, kewajiban utang BIJB kepada Bank Jateng, hingga perhitungan investasi yang telah dikeluarkan Pemprov Jabar.

Dedi sebelumnya memperkirakan, pengalihan pengelolaan BIJB berpotensi mengurangi beban APBD Jawa Barat sekitar Rp60 miliar setiap tahun.

Angka tersebut menggambarkan besarnya biaya yang selama ini harus disiapkan pemerintah daerah untuk menjaga bandara di Majalengka itu tetap beroperasi, meskipun belum mampu menopang kebutuhan keuangannya sendiri.

Di tengah upaya mencari jalan keluar, Pemprov Jabar pada September 2026 juga sempat mengusulkan kenaikan modal dasar BIJB dari Rp2,5 triliun menjadi Rp8 triliun.

Namun, usulan tersebut bukan berarti pemerintah akan langsung menyuntikkan uang tunai hingga mencapai angka tersebut. Kenaikan modal dasar itu ditujukan untuk mengakomodasi penyertaan aset tanah, restrukturisasi keuangan, serta membuka peluang masuknya investor strategis.

Kini, masa depan operasional BIJB Kertajati kembali bergantung pada hasil pembahasan anggaran Pemprov Jabar.

Bagi bandara yang masih berjuang menemukan model pengelolaan dan pembiayaan berkelanjutan tersebut, kepastian dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga operasionalnya tetap berjalan.

Romli mengatakan, kemungkinan adanya penyertaan modal untuk kebutuhan operasional BIJB pada 2027 baru bisa diketahui setelah pembahasan RAPBD dilakukan.

"Iya, itu nanti kita lihat di penganggaran 2027. Kan belum dibahas tuh. Nanti saya kasih informasi kalau memang itu muncul lagi penyertaan modal untuk operasionalisasi BIJB," pungkasnya.

Dengan demikian, masa depan BIJB Kertajati pada 2027 masih menyisakan tanda tanya. Di satu sisi, pemerintah daerah berupaya mengurangi beban pembiayaan. Namun, di sisi lain, bandara tersebut masih membutuhkan dukungan agar tidak kehilangan kemampuan untuk terus beroperasi. (bsf)