Ketika Dapur Makan Bergizi Gratis Jadi Sumber Keresahan Warga Parakan Batununggal

INILAHKORAN, Bandung - Pagi itu, udara di Kompleks Parakan, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, terasa lebih panas dari biasanya.

Bukan karena matahari yang mulai meninggi, tetapi karena ketegangan yang mengendap di antara warga. Di dekat portal masuk kawasan, terbentang sebuah spanduk kuning mencolok. Huruf-huruf hitam di atasnya menegaskan suara warga:

“Kami warga RT 04/RW 02 Komplek Parakan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tapi menolak dapur produksi MBG di lingkungan kami karena banyak efek negatif bagi lingkungan.”

Di balik kalimat itu, tersimpan cerita tentang harapan, ketidakpahaman, dan kekhawatiran yang tumbuh bersamaan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapat asupan gizi layak. Namun di Kompleks Parakan, dapur tempat makanan itu akan dimasak justru menjadi sumber kegelisahan baru.

Ketua RW 2, Badri Furqan, duduk di kursi plastik di ruang serbaguna lingkungan mereka, beberapa berkas kertas dan daftar tanda tangan warga tergeletak di hadapannya. Nada suaranya datar, tapi jelas.

“Bukan programnya yang kami tolak. Kami mendukung program MBG, apalagi ini bagian dari Program Strategis Nasional. Tapi dapurnya dibangun di tengah pemukiman padat, tanpa sosialisasi sebelumnya. Itu yang jadi masalah,” ujarnya.

Warga, kata Badri, baru mengetahui adanya dapur produksi setelah bangunan mulai dikerjakan pada Oktober 2025. Mereka merasa dilewati dalam proses pengambilan keputusan. Tak ada pemberitahuan, tak ada diskusi. Maka ketika kabar itu menyebar, keresahan pun muncul.

Sebagian warga membayangkan aroma masakan yang bercampur dengan bau sampah dapur, lalu kebisingan suara alat masak di malam hari. Kekhawatiran sederhana, namun cukup membuat warga bersepakat untuk menolak keberadaan dapur di lokasi itu. “Kalau dari awal ada sosialisasi, mungkin ceritanya lain. Kami ini bukan menutup diri, hanya ingin diajak bicara,” kata Badri. 

Dialog antara warga dan pihak pengelola dapur sempat digelar di Gedung Serbaguna RW 2. Kursi-kursi disusun berderet, sebagian warga membawa kertas catatan, sebagian lainnya hanya datang untuk mendengarkan.

Namun hingga pertemuan terakhir pada 8 November 2025, belum juga ditemukan kesepakatan. Sejumlah warga tetap menolak dapur beroperasi di tengah pemukiman padat.

“Kami tidak menolak niat baik pemerintah atau yayasan. Tapi kalau bisa, dapurnya dipindah ke lokasi yang lebih sesuai. Di ujung kompleks ada tanah kosong, bisa disewa atau diatur mekanismenya,” saran Badri.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Yayasan Pengelola Dapur MBG Parakan Batununggal, Baban, menjelaskan bahwa pembangunan dapur sebenarnya belum selesai. Masih ada tahap penyelesaian izin serta penyesuaian dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Awalnya sempat ada salah persepsi. Dikiranya dapur ini milik pihak swasta yang akan berbisnis, padahal kami ini lembaga zakat dan sedekah,” ujar Baban.

Menurutnya, dapur MBG dirancang bukan hanya untuk memasak makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga untuk melibatkan warga sekitar dalam kegiatan sosial. 

Dia memastikan, aktivitas dapur akan dilakukan pada siang hari saja, dan sistem pengelolaan sampah sudah diatur agar tidak menimbulkan bau atau gangguan lingkungan.

“Kami ingin dapur ini justru memberi manfaat. Kalau sebelumnya ada tumpukan sampah warga, kami siap bantu angkut. Dapur ini harus jadi sumber kebaikan, bukan masalah,” tegasnya. ***