Ketua DPRD Cirebon: Kepemimpinan Bupati Kurang Maksimal!

INILAH, Cirebon - Mendekati dua tahun kepemimpinan Bupati CIrebon, Imron, kritik datang dari Ketua DPRD Moh Lutfhi, Minggu (21/3). Apa katanya?

Luthfi menilai, masih banyak yang perlu kinerja Imron yang harus diperbaiki, terutama soal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, hal ini sangat penting, sebagai jalan untuk percepatan pembangunan daerah.

"Kalo dilihat dari beberapa aspek sebagai kepala daerah, bupati belum memberikan sentuhan yang signifikan bagi Kabupaten Cirebon. Kualitas SDMnya masih belum ada kemajuan," kata Luthfi.

Dirinya menyoroti beberapa persoalan, terkebih masalah sampah. Selama ini  persoalan sampah terus menjadi polemik bagi daerah yang memiliki 40 kecamatan itu. Dikatakannya, persoalan sampah menjadi masalah klasik yang tidak kunjung usai, meskipun kepala daerah sudah berganti beberapa kali.

"Persoalan sampah dari dulu sampai sekarang belum pernah selesai. Ini terus berulang dengan bergantinya beberapa bupati. Meskipun sekarang ada wacana pengadaan TPAS, tapi hasilnya belum jelas" ungkapnya.

Disisi lain, Luthfi menyoroti sikap kebijakan yang belum terlihat dari eksekutif, mengenai peningkatan kualitas SDM. Bagaimanapun, peningkatan kualitas SDM adalah gerbang perubahan peradaban yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang mengalami buta huruf. Disinilah, indikator peningkatan kualitas SDM belum terlalu maksimal.

"Indikator sederhana ya dengan cara melihat fakta dilapangan. Kalau jumlah masyarakat yang masih buta hurufnya masih banyak, berarti eksekutif benar-benar harus  fokus terhadap peningkatan kualitas SDM. Peran bupati disini, sangat besar," jelas Luthfi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina, kurang sependapat kalau kinerja Bupati Imron, dinilai kurang maksimal. Menurutnya, kepemimpinan selama dua tahun masih terlalu dini untuk menilai kinerja kepala daerah. Masalah pengentasan buta aksara, adalah persoalan lama sejak bupati terdahulu, yang memang sampai saat ini belum terselesaikan.

"Makanya kan sekarang kami di komisi IV dengan eksekutif, sedang mencari formula tepat. Bagaimana supaya bisa merubah SDM supaya IPM Kabupaten Cirebon bisa meningkat. Kita ini IPM nya baru di nilai enam lebih sedikit. Ini kan rendah sekali," terang Siska.

Siska mengakui, komisi IV sedang konsen membuat terobosan, supaya angka buta hurup di Kabupaten Cirebon bisa ditekan sekecil mungkin. Masalahnya, angka buta hurup yang cukup tinggi, berpengaruh kepada IPM saat ini. Sementara anggaran untuk pendidikan yang angkanya mencapai Rp1,2 Trilyun, tidak sebanding dengan hasil IPM yang dihasilkan saat ini. 
Seharusnya, dengan anggaran sebesar itu, kinerja Disdik Kabupaten Cirebon bisa maksimal.

"Komisi IV terus memetakan persoalan buta hurup. Kita sedang hitung, jumlah SD dan SMP ada berapa. Kita juga tidak bisa sendiri, peran desa sangat penting supaya data yang tersaji bisa valid. Kalau sudah validasi data, tinggal kita duduk bersama mencari solusi. Masalahnya untuk peningkatan SDM bukan Disdik saja yang terlibat, tapi banyak dinas lainnya," tukas Siska. (maman suharman)