Ketua PHRI KBB Sebut Efisiensi Anggaran dan Larangan Study Tour Bakal Berimbas ke Sektor Wisata dan Perhotelan

INILAHKORAN, Ngamprah - Ketua PHRI KBB Eko Suprianto meyakini, kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto bakal berimbas pada sektor pariwisata dan perhotelan.

Menurutnya, bermunculannya narasi larangan meeting atau rapat di hotel, ditambah muncul larangan study tour menimbulkan kegaduhan di kalangan penguasa sektor pariwisata dan perhotelan yang tergabung dalam PHRI KBB. 

"Bagaimanapun juga (kebijakan efisiensi) ini bisa berimbas (kepada PHRI KBB)," kata Eko, Minggu 16 Februari 2025.

Eko menuturkan, dampak pandemi Covid-19 pada sektor wisata dan perhotelan sangat luar biasa. Bahkan, tingkat okupansi hotel saat ini masih belum senormal sebelum pandemi Covid.

"Hotel-hotel yang memiliki ruangan pertemuan sangat tertolong, karena banyak dimanfaatkan instansi pemerintah untuk menggelar meeting. Namun, jika sekarang dikurangi atau malah mungkin dilarang pasti memukul sektor perhotelan," tuturnya.

Pada prinsipnya, tegas Eko, pihaknya mendukung upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Namun, hal yang perlu dibenahi terlebih dahulu itu adalah pengelolaan keuangan di internal pemerintah untuk menekan  pemborosan dan menutup kebocoran anggaran.

"Kami, rakyat pasti tidak rela jika sampai uang yang dikumpulkan dari pajak malah digunakan untuk pemborosan. Tapi, kami juga pastinya keberatan jika sampai diberlakukan larangan meeting di hotel. Pastinya, bakal memukul dan mengancam nasib karyawan," keluhnya.

Selain itu, owner Terminal Wisata Grafika Cikole Lembang ini, juga mengkhawatirkan larangan study tour. Sebab, bisa memukul industri pariwisata.

Eko mengaku, study tour ikut menghidupkan sektor pariwisata. Dia menilai, jika sampai dilarang  maka akan menjadi pukulan telak setelah sebelumnya dihantam badai Covid-19.

"Saya mendapat kabar dari pengusaha travel dan pelaku  pariwisata di Yogyakarta, mereka akan menemui Sri Sultan Hamengkubuwono," ujarnya.

"Mereka akan minta bantuan agar melobi Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi untuk membatalkan larangan study tour," tuturnya.

Pasalnya, lanjut Eko, banyak sekolah di Jawa Barat menjadikan Yogyakarta sebagai lokasi study tour. Jika kebijakan larangan diberlakukan, para pengusaha travel akan melakukan tindakan balasan dengan tidak menjadikan Jawa Barat sebagai daerah tujuan study tour.

"Yang perlu dibenahi itu, sekolah jangan menjadikan study tour untuk mencari keuntungan seperti dalam sebuah perdagangan. Jadi kembalikan hakekat study tour kepada tujuannya untuk pembelajaran," tandasnya.