KJP Tetap Berlaku bagi Siswa Sekolah Rakyat, Pemprov DKI dan Kemensos Siapkan Sinergi Dukungan Pendidikan

INILAHKORAN - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap akan menerima haknya meskipun bersekolah di Sekolah Rakyat.

Hal ini menjawab kekhawatiran sebagian warga terkait kelanjutan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang memilih jalur pendidikan non-formal.

“Selama statusnya masih sebagai siswa, KJP akan tetap disalurkan. Tidak peduli di sekolah mana dia belajar, termasuk di Sekolah Rakyat,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, program KJP bukan hanya bertujuan untuk mendukung pendidikan siswa, tetapi juga berperan sebagai bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera. Dana KJP dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk, hingga keperluan harian lainnya.

“Manfaatnya bukan hanya untuk siswa, tapi juga meringankan beban ekonomi keluarga. Ini program yang sangat strategis,” imbuhnya.

Pemprov DKI Siap Kolaborasi dengan Kemensos

Gubernur juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di ibu kota. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah penyediaan lahan dan fasilitas pendidikan.

“Dari sisi kesiapan daerah, kami sudah siapkan tempatnya. Jadi tidak ada kendala bagi Jakarta,” tegas Pramono.

Seperti diketahui, Kementerian Sosial menargetkan pembukaan 200 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia untuk tahun ajaran 2025/2026, yang akan menampung lebih dari 20 ribu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pada tahap awal, sebanyak 100 titik akan dioperasikan terlebih dahulu, dengan kepala sekolah dan guru menjalani pelatihan hingga akhir Juni.

Sinergi Lintas Kementerian

Tambahan 100 titik baru Sekolah Rakyat juga tengah disiapkan dengan memanfaatkan aset milik Kementerian Ketenagakerjaan berupa gedung Balai Latihan Kerja (BLK). Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, fasilitas BLK dinilai memadai dan akan dioptimalkan sebagai lokasi baru pembelajaran.

“Sedang kami matangkan bersama Kemenaker. Gedung-gedung BLK siap difungsikan sebagai ruang belajar bagi Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.

Proses seleksi siswa untuk program ini dilakukan secara ketat. Hanya anak-anak dari keluarga yang terverifikasi sebagai bagian dari Desil 1 (kelompok termiskin) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan diterima. Verifikasi dilakukan lintas instansi, mulai dari pendamping PKH, dinas sosial, dinas pendidikan, hingga disetujui kepala daerah.

“Ini bukan program sembarangan. Semua calon siswa diverifikasi berlapis agar benar-benar tepat sasaran,” tegas Saifullah.