Konflik Internal Pengelola, Pemkot Siap Koordinasi dengan KLHK Demi Satwa Kebun Binatang Bandung

INILAHKORAN, Bandung - Kisruh internal di tubuh Yayasan Margasatwa Tamansari, pengelola kebun binatang bandung belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Selain membuat izin operasional tertahan, konflik juga memunculkan kekhawatiran terhadap nasib satwa yang selama ini menghuni kebun binatang tersebut.

Kasubdit Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD), Herman Hari Rustaman mengatakan, saat ini tanggung jawab terhadap satwa masih berada di tangan yayasan.

Namun, jika konflik berkepanjangan. Intervensi dari pemerintah pusat, dinilai perlu dilakukan demi menjamin kesejahteraan hewan.

"Untuk sekarang masih ditangani oleh yayasan. Tapi kalau kisruh ini terus berlangsung, kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata Herman Hari Rustaman, Kamis 7 Agustus 2025.

Ia mengungkapkan, pemerintah kota belum bisa mengeluarkan izin operasional karena dua pihak yang berselisih dalam yayasan sama-sama mengklaim sebagai pengelola sah dengan dokumen legal yang dinilai lengkap.

Situasi ini pun, membuat pemerintah harus bersikap hati-hati.

“Kalau kami izinkan salah satu pihak, pasti akan ada reaksi dari pihak lainnya. Itu bisa memicu konflik lebih besar yang berdampak ke pengelolaan, termasuk satwa di dalamnya,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah mengedepankan penyelesaian damai antar pihak sebelum mengambil langkah lebih jauh. Namun, kesejahteraan satwa tetap menjadi perhatian utama.

Terutama jika konflik mengganggu perawatan dan pengelolaan fasilitas.

“Kalau konflik ini tak kunjung selesai, yang dirugikan bukan hanya pengelola. Tapi juga satwa. Itu yang kami hindari,” ujar dia.

Sementara itu kata ia, belum ada kepastian kapan kebun binatang akan kembali beroperasi. Pemerintah masih memantau situasi internal yayasan, sembari menyiapkan opsi penanganan jika kondisi memburuk. *