Kontribusi Industri ke PDRB Menyusut, Jabar Hadapi Ancaman Skill Mismatch

INILAHKORAN.ID – Di tengah pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang menembus 5,32 persen pada 2025, peringatan serius justru datang dari sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat terus menyusut dalam 15 tahun terakhir. 

Alarm tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Nining Yuliastiani, dalam Forum Disperindag Jabar, baru-baru ini.

Meski ekonomi Jabar menunjukkan tren pemulihan stabil pascapandemi, struktur industrinya dinilai menghadapi tantangan mendasar. Nining menegaskan, penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB bukan sekadar fluktuasi biasa.

“Fenomena yang kita hadapi saat ini adalah kecenderungan penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB, dari 44,51 persen pada 2010 menjadi 40,41 persen pada 2025. Ini harus segera kita antisipasi,” ujar Nining, Jumat (20/2/2026).

Data tersebut menjadi sinyal dominasi manufaktur Jawa Barat mulai tergerus. Jika tidak direspons dengan kebijakan korektif, daya saing Jabar sebagai pusat industri nasional berpotensi melemah, terutama di tengah kompetisi investasi antarprovinsi yang semakin ketat.

Selain itu, persoalan ketenagakerjaan kembali mencuat. Permintaan tenaga kerja tinggi dan jumlah pencari kerja juga besar, namun dunia usaha masih kesulitan memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan industri.

“Data menunjukkan dua fenomena yang terjadi bersamaan: permintaan tenaga kerja tinggi dan jumlah pencari kerja juga besar," kata dia.

Namun, lanjutnya, dunia usaha masih menghadapi skill mismatch dan hambatan transformasi. 

"Artinya, terdapat ketidaksesuaian struktural antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja,” tambahnya.

Menurut Nining, persoalan skill mismatch menjadi titik krusial. Tanpa perbaikan sistem vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak berdampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran.

“Program vokasi industri, upskilling, dan reskilling harus diperkuat. Kita perlu memastikan link and match berjalan efektif, mulai dari pendataan kebutuhan SDM, pelibatan dunia pendidikan, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan,” katanya.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap bahan baku impor serta hambatan logistik turut menggerus efisiensi industri. 

Disperindag Jabar mendorong percepatan hilirisasi berbasis sumber daya lokal dan pengembangan industri hijau sebagai strategi jangka panjang.

“Kita harus mendorong hilirisasi industri unggulan Jabar, memperkuat kemitraan hulu-hilir, serta mengembangkan industri hijau dan pemanfaatan energi baru terbarukan,” tambahnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat posisi industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam rantai pasok industri besar.

Di tengah berbagai tantangan itu, realisasi investasi sektor industri pengolahan nonmigas sepanjang 2025 tetap menunjukkan kinerja positif. Nilainya mencapai Rp158,96 triliun dengan tambahan serapan tenaga kerja sebanyak 288.128 orang.

“Artinya, strategi upgrading industri yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan harus terus kita dorong agar berdampak langsung pada perluasan kesempatan kerja,” jelas Nining.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi, mengingatkan pentingnya transformasi industri hijau dan kesiapan menghadapi investasi teknologi tinggi.

“Transformasi industri hijau harus menjadi prioritas, dengan mengarusutamakan investasi berwawasan lingkungan dan penyediaan infrastruktur energi bersih sebagai daya tarik utama,” ujarnya.

Dia juga menekankan kesiapan menghadapi industri berteknologi tinggi seperti semikonduktor dan pusat data.

“Kita perlu menyiapkan ekosistem pendukung untuk investasi hi-tech seperti semikonduktor dan data center, agar tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan teknologi dan ketersediaan SDM lokal,” katanya.

Mitigasi relokasi industri pun menjadi perhatian serius di tengah persaingan antarwilayah dalam menarik investor.

“Daya saing iklim usaha harus terus ditingkatkan melalui efisiensi logistik, kepastian hukum, dan upah yang kompetitif, sehingga industri tidak berpindah ke provinsi lain,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Komisi II DPRD Jabar. Saeful Bachri menegaskan, setiap kebijakan ekonomi harus berorientasi pada penurunan pengangguran.

“Setiap regulasi yang kami hasilkan diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran melalui penguatan sektor riil, sehingga setiap pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung manfaatnya melalui terserapnya tenaga kerja Jabar di sektor formal,” pungkasnya. ***