Kota Bandung Siapkan Rp9,2 Miliar untuk Dana Bantalan Sosial Respons Kenaikan Harga BBM

INILAHKORAN, Bandung - Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, pihaknya akan mengucurkan dana bantalan sosial lebih dari Rp9,2 miliar sebagai respons dampak kenaikan harga BBM. 

Menurutnya, Pemkot Bandung saat ini tengah menyusun peraturan Wali Kota Bandung terkait dana bantalan sosial tersebut. Sehingga diharapkan pada 12 September 2022 sudah dapat didistribusikan kepada masyarakat penerima yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Targetnya, Senin depan tanggal 12, alokasi anggaran dana bantalan sosial sebesar Rp9,2 miliar itu bisa didistribusikan," kata Ema, Kamis 8 September 2022. 

Ema menyebut, anggaran tersebut akan digunakan kegiatan padat karya sesuai arahan peraturan Kemenkeu. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM. 

Dia mengaku, sudah memerintahkan Disnaker untuk mengusulkan program kegiatan bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSABM). Program-program tersebut dapat dikerjakan masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM.

"Kita menugaskan Kadisnaker untuk perbaikan apa, misal perbaikan gorong-gorong atau drainase koordinasi dengan dinas DSABM. Menciptakan kegiatan yang bisa dikerjakan oleh warga masyarakat  yang terancam kemampuan dari sisi daya beli," ujar dia. 

Selain itu, pihaknya meminta Dishub untuk menyampaikan usulan program. Pihaknya mendorong agar dana bantalan sosial dapat digunakan untuk subsidi bahan bakar bus Trans Metro Bandung sehingga dengan begitu kenaikan tarif bisa ditekan agar tidak terjadi.

Dilain sisi, rencana mengurangi rit bus TMB atau bus sekolah bisa dibatalkan. Sebab sudah mendapat bantuan anggaran dari bantalan sosial. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendata pengusaha mikro yang membutuhkan modal.

"Silahkan cari pengusaha mikro yang butul modal, seperti tukang cilok, gorengan, tukang surabi. (Dana) mengacu ke BLT BBM, Rp150 ribu lumayan," jelasnya. 

Pihaknya juga mendorong agar Disdagin untuk mengadakan pasar murah bekerja sama dengan Bulog. Ema pun telah meminta agar pasar murah menyediakan komoditas dengan harga jual di bawah harga pasar yang berlaku.

Ema mengatakan usulan-usulan program dari dinas paling lambat diterima pada Jumat 9 September. Pihaknya mendorong agar seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan padat karya adalag masyarakat yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Ema menambahkan, agar masyarakat yang menerima manfaat dari dana bantalan sosial tidak dobel juga menerima BLT BBM. Karena itu pihaknya akan melakukan pengawasan di lapangan memastikan penerima manfaat memang yang membutuhkan.

"Kita inginkan orangnya tidak itu itu juga, BLT dapat, padat karya dapat, tidak begitu. Dan setiap dinas yang berkaitan dengan anggaran bantalan sosial, dapat memperoleh anggaran berbeda sesuai program yang diusulkan," tandas dia. *** (yogo triastopo)