KPU Jabar Klaim Rekapitulasi Sudah Setengah Jalan

INILAHKORAN, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengklaim, proses rekapitulasi penghitungan surat suara sudah setengah jalan.

Dimana kini KPU Jabar telah menerima 43,85 persen hasil rekapitulasi dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Barat. Sedangkan, semua proses di TPS dinyatakan sudah selesai secara keseluruhan dan kini bergeser ke tingkat kecamatan.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan, data rekapitulasi yang telah dikirimkan baru 43,85 persen atau setara dengan 61.589 TPS dari total 140.457 TPS.

"Kalau penghitungan di TPS sudah selesai. Yang terjadi itu, mereka melaporkan ke kami lewat Sirekap itu yang belum selesai.  Itu yang baru masuk. Dan hari ini kan rekapitulasi itu mulai bergeser di tingkat kecamatan," kata Hedi di Kantor KPU Jabar, Kota Bandung, Kamis 15 Februari 2024.

Dia berharap, rekapitulasi di kecamatan dapat dilakukan secepat mungkin. Walaupun dia tidak menampik prosesnya akan berjalan rumit, karena pasti ada dinamika yang terjadi dalam rekapitulasi.

"Lihat saja lah nanti kita tidak bisa berandai-andai kapan-kapannya. Kan dinamika di lapangan itu tidak sesederhana di atas kertas. Mungkin yang paling banyak itu adalah wilayah-wilayah yang TPS-nya banyak," ucapnya.

Berdasarkan data sementara tersebut, pada Pilpres di Jawa Barat, Pasangan Prabowo-Gibran masih mendominasi dengan 57,19 persen, disusul Anies-Muhaimin 31,81 persen, dan Ganjar-Mahfud 11,05 persen.

Untuk Pileg DPR RI di Jabar, data yang diterima baru 28 persen. Golkar sementara memperoleh 14,28 persen, Gerindra 14,27 persen, PKS 13,2 persen, PDIP 10,52 persen, PKB 10,01 persen.

Sedangkan Pileg DPRD Jabar data yang diterima baru 25 persen. Gerindra memperoleh 12,97 persen, Golkar 11,68 persen, PKS 10,19 persen, PDIP 8,61 persen dan PKB 8,54 persen.

Adapun untuk anggota DPD RI, tertinggi dari Jabar adalah Alfiansyah Komeng dengan 8,34 persen, Aanya Rina Casmayanti dengan 3,73 persen dan Jihan Fahira dengan 3,58 persen.

Hedi mengatakan pihaknya belum menganggap pemilihan ulang bisa dilakukan di sejumlah TPS yang mengalami permasalahan. Sebab, penyebab warga mengajukan pemilihan suara ulang ini masih diperdebatkan.

"Contoh terkait surat suara yang tertukar. Dapil 1 ke Dapil 2, misalkan. Tapi itu sudah tercoblos. Berdasarkan payung hukum yang ada, itu kan ada cara penyikapannya. Bawaslu itu berbeda dalam menafsirkan aturannya. Itu saja. Nanti beberapa hari ke depan apakah kesepahaman itu terjadi atau tidak. Ya mudah-mudahan kita secara institusi jangan sampai ada pemungutan ulang," harapnya.

Mengenai dugaan kertas suara tercoblos duluan di Bogor, pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut untuk melihat secara langsung fakta di lapangan.

"Kita juga belum bisa pastikan kenapa bisa sepeti itu. Yang pasti kan ini semuanya sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya tapi faktanya kondisinya masih seperti itu. Belum bisa tau pasti gimana," tandasnya. (Yuliantono)