Lahan Kritis di Jabar Tembus 824 Ribu Hektare, Pemprov Jabar Siapkan Dua Opsi

INILAHKORAN.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiampkan dua opsi penanganan lahan kritis di wilayah tersebut yang kini menembus angka 824 ribu hektare.

Dua opsi yang ditempuh Pemprov Jabar untuk tangani lahan kritis di Jabar yakni dengan menyiapkan skema vegetasi serta libatkan warga menjaga hutan.

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dinas Kehutanan (Dishut) Jawa Barat, Lasmawati mengungkapkan, keberadaan lahan kritis di dalam kawasan hutan menjadi persoalan serius, mengingat wilayah tersebut seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan pengendali bencana.

Ia menjelaskan, meluasnya lahan kritis tidak terlepas dari alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat untuk kebutuhan perkebunan dan pertanian, tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan dampak jangka panjang.

Kondisi tersebut menurut Lasmawati, menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dishut, pemangku kepentingan, serta masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran akan pentingnya menjaga fungsi lahan.

Dampak dari alih fungsi lahan itu, kata dia, mulai dirasakan secara nyata dengan semakin seringnya terjadi banjir dan longsor di berbagai wilayah Jawa Barat.

“Saat ini yang jadi concern kita, mengedukasi masyarakat. Bersinergi, berkolaborasi dengan mitra dan masyarakat, harus mengubah alih fungsi lahan dikembalikan. Karena mungkin dampaknya bukan saat ini, tapi jangka panjang,” ujar Lasmawati kepada INILAHKORAN.ID, dikutip Jumat 30 Januari 2026.

Ia menegaskan, peran masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan upaya pemulihan lahan kritis. Tanpa dukungan warga sekitar, berbagai program yang dijalankan pemerintah, seperti reboisasi, berpotensi tidak berkelanjutan.

Sebagai pendekatan solusi, Dishut Jabar mendorong skema penanaman pohon produktif, seperti tanaman buah-buahan, di lahan kritis. Skema ini diharapkan dapat menjadi substitusi ekonomi bagi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi membuka lahan baru untuk tanaman sayuran yang berisiko memperparah kerusakan lingkungan.

“Kalau kita saja, tidak terhubung dengan masyarakat. Bisa saja tanaman itu ditebang kembali. Jadi yang diharapkan itu memang bersinergi semua agar lingkungan bisa terjaga dengan baik,” ucapnya.

Lasmawati menambahkan, berdasarkan data terbaru, luas lahan kritis di Jawa Barat masih berada di angka 824 ribu hektare dan tersebar di berbagai wilayah, baik di luar maupun di dalam kawasan hutan.

“Nah ini yang menjadi PR bersama,” katanya.

Untuk menekan laju kerusakan tersebut, Dishut Jabar telah menyiapkan skema penanganan lahan kritis berbasis vegetasi, tidak hanya di kawasan hutan, tetapi juga di wilayah pesisir pantai. Upaya ini dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk menahan erosi dan abrasi.

“Ini supaya ada penahan. Supaya tidak ada erosi,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga telah mengambil langkah konkret dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sebagai petugas penjaga hutan mulai 2026. Para warga tersebut akan menerima upah dari Pemprov Jabar

“Penjaga leweung. Orang yang concern terhadap lingkungan di Jawa Barat. Ini sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur. Mereka itu diberikan upah, untuk menjaga, mengedukasi di desa, kecamatan di sekitarnya itu,” katanya.

Selain menjaga kawasan hutan, para petugas tersebut juga ditugaskan melakukan persemaian sedikitnya 5.000 bibit pohon, yang nantinya akan ditanam di lahan kritis di wilayah kerja masing-masing.

“5 ribu batang pohon itu keudian ditanam di sekitar wilayah kerjanya dan itu minimal 2 hektare. Jadi upaya itu yang sedang kami upayakan, sebagaimana arahan dari Pak Gubernur,” tandasnya.***