Larangan Membawa Motor ke Sekolah Berlaku 2026, Disdik Jabar Siapkan Skema Abodemen

INILAHKORAN.ID - Kebijakan larangan membawa motor ke sekolah ditegaskan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. 

Disdik Jabar menyebut larangan membawa motor ke sekolah mulai tahun ajaran 2026/2027 bukan sekadar wacana. 

Kepala Disdik Jabar Purwanto mengatakan, aturan mengenai larangan membawa motor ke sekolah itu akan diperkuat surat pernyataan bermeterai yang wajib diteken pihak sekolah, orangtua, dan peserta didik.

Untuk itu, Disdik Jabar menyiapkan sejumlah skema alternatif transportasi. Fokusnya, memastikan siswa tetap bisa berangkat sekolah tanpa harus mengandalkan kendaraan pribadi.

Purwanto menjelaskan, salah satu opsi yang didorong yakni angkutan berlangganan atau sistem abodemen yang dikelola bersama sekolah dan orang tua. Skema ini dinilai realistis bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah dan belum terjangkau transportasi umum.

"Nah yang kayak gini itu, maka sebenarnya karena ini pernah diterapkan juga oleh Pak Gubernur ketika jadi Bupati Purwakarta dan saya juga jadi Kepala Dinas Pendidikan waktu itu. Kalau jumlah siswanya banyak di situ, itu sekolah sama orang tua siswa itu bisa mengadakan angkutan abodemen gitu," ujar Purwanto, Selasa 24 Februari 2026.

Menurutnya, pola tersebut sangat bergantung pada kreativitas dan kesamaan komitmen antara sekolah dan orangtua. Angkutan disiapkan secara kolektif, sementara pembiayaan ditanggung bersama.

"Misalnya ke sekolah itu nyiapin angkutan antara orangtua dengan guru itu, ini kan persoalan kreativitas, persoalan kesamaan komitmen antara sekolah dengan orangtua," ucapnya.

Purwanto mencontohkan, skema serupa pernah berjalan di sejumlah sekolah di Purwakarta dengan iuran yang relatif ringan.

"Ada di beberapa sekolah juga, kayak di Purwakarta itu dulu pernah. Karena banyak anak di situ tuh ada angkutan umum gitu. sebulan itu berapa, Rp10 ribu gitu seorangnya," katanya.

Selain angkutan abodemen, Disdik Jabar juga mendorong optimalisasi bus dan angkot yang sudah tersedia agar lebih ramah dan terintegrasi untuk pelajar. 

Skema angkutan bersama ini dinilai sebagai solusi transisi selama pemerintah belum sepenuhnya siap menghadirkan layanan khusus siswa di seluruh daerah.

Kelak, Disdik Jabar membuka peluang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan angkutan umum khusus pelajar apabila dinilai signifikan dan dibutuhkan, seperti bus pelajar yang sudah beroperasi di Kota Bandung.

"Atau juga ke depan sekiranya itu memungkinkan pemerintah bisa menyiapkan angkutan umum. Kita lihat nanti apakah itu menjadi sesuatu yang signifikan atau enggak," paparnya.

Di balik kebijakan larangan membawa motor, terdapat sejumlah pertimbangan mendasar. Selain faktor keselamatan, aspek pembentukan karakter dan pengendalian perilaku konsumtif menjadi alasan utama.

"Pertama, Pak Gubernur bahwa anak-anak menggunakan sepeda motor ini kan pemicu, yang pertama bagaimana anak-anak ini menjadi orang yang konsumtif. Karena misalnya dia butuh untuk bensin dan lain sebagainya," ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan kedisiplinan berlalu lintas yang masih lemah di kalangan pelajar.

"Kemudian banyak juga anak-anak yang tidak pakai helm dan lain sebagainya Ini kan salah satu dampak dari kurang tertibnya aturan, penegakan undang-undang lintas dan lain sebagainya. Padahal anak-anak itu sudah mulai diwajibkan mentaati undang-undang, mentaati peraturan Itu salah satu latar belakangnya," ucapnya.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Jabar tampak ingin menggeser budaya mobilitas pelajar dari kendaraan pribadi menuju sistem transportasi kolektif yang lebih aman, terjangkau, dan terkontrol. Tantangannya kini ada pada kesiapan infrastruktur dan soliditas komitmen antara sekolah, orangtua, serta pemerintah daerah.