Lebih dari 2.000 Siswa di Bandung Barat jadi Korban Keracunan Program MBG, Ini Kronologinya

Lebih dari 2.000 warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) dilaporkan menjadi korban keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini mencakup beberapa kecamatan, termasuk Cipongkor, Cihampelas, Cisarua, dan terbaru di Lembang.

Lebih dari 2.000 Siswa di Bandung Barat jadi Korban Keracunan Program MBG, Ini Kronologinya
Kasus keracunan pertama kali terdeteksi pada 22 September 2025 di Kecamatan Cipongkor. Selang dua hari, kejadian serupa kembali terjadi di Cipongkor dan Cihampelas, dengan total 1.315 orang tercatat sebagai korban. (agus satia negara)

INILAHKORAN, Ngamprah - Lebih dari 2.000 warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) dilaporkan menjadi korban keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini mencakup beberapa kecamatan, termasuk Cipongkor, Cihampelas, Cisarua, dan terbaru di Lembang.
 
Kasus keracunan pertama kali terdeteksi pada 22 September 2025 di Kecamatan Cipongkor. Selang dua hari, kejadian serupa kembali terjadi di Cipongkor dan Cihampelas, dengan total 1.315 orang tercatat sebagai korban.
 
Pada 14 Oktober, insiden serupa terjadi di Kecamatan Cisarua, menimpa 502 orang. Terbaru, pada 25 Oktober, puluhan siswa SMP Negeri 1 Lembang mengalami keracunan, diikuti kejadian serupa di Desa Cibodas pada 28 Oktober.
 
Di SMPN 1 Lembang, 30 siswa terdata sebagai korban, sementara di Desa Cibodas, 186 siswa dan orang tua juga mengalami hal serupa.
 
Kepala Dinas Kesehatan KBB, Lia N Sukandar mengatakan, pemerintah telah meningkatkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi penyelenggaraan program MBG. Termasuk, Satuan Tugas (Satgas) MBG KBB juga telah diaktifkan.
 
"Dari awal kejadian, kami di Dinkes, di bawah ketua Satgas Pak Sekda dan arahan Pak Bupati, terus berkoordinasi," kata Lia, Jumat 31 Oktober 2025.

"Kami menjalankan fungsi kami, Dinas Kesehatan, yaitu percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," ucapnya.
 
Bahkan, sambung Lia, dari 121 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di KBB, Satgas MBG secara berkala mengadakan pertemuan untuk monitoring dan evaluasi.
 
"Monitoring evaluasi terhadap 121 SPPG yang ada di KBB. Dinkes bersama lintas sektoral, termasuk Camat dan Kades, mengadakan rakor dengan para SPPG untuk mengevaluasi dan meninjau ulang, dibantu oleh Puskesmas setempat," jelasnya.
 
Tak cuma itu, lanjut Lia, pendampingan terhadap SPPG juga dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan pelatihan penjamah makanan.
 
Pemkab Bandung Barat juga menargetkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG.
 
"Dinkes dan Puskesmas melakukan monev, selain membantu percepatan IKL dengan pelatihan penjamah makanan," ujarnya.

"Dalam sebulan, ada monev ke SPPG. Ini adalah bentuk yang sudah dan akan terus kami lakukan selama program ini ada," tambahnya.
 
Di samping itu, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti keracunan massal ini. Sampel makanan dan minuman dari program MBG telah dikumpulkan untuk diuji di laboratorium.
 
"Kami dari Dinas Kesehatan KBB terus mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG," pungkasnya. 


Editor : Doni Ramdhani