Lewat Inovasi dan Kolaborasi, Kota Bandung Mantapkan Komitmen Otonomi Daerah

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan kembali komitmennya dalam menerapkan otonomi daerah yang adaptif, inovatif dan berpihak kepada rakyat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat memimpin upacara peringatan hari otonomi daerah (Otoda) ke-29 tingkat Kota Bandung yang digelar di Plaza Balai Kota, Jumat 25 April 2025.

Pihaknya menekankan, bahwa peringatan hari Otoda bukan sekadar seremoni tahunan. Melainkan momentum strategis mengevaluasi dampak nyata otonomi daerah bagi masyarakat.

“Momentum ini menjadi refleksi untuk menakar kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kemajuan pembangunan yang telah dihasilkan. Kolaborasi antarelemen masyarakat telah menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,” kata Farhan.

Mengusung tema "sinergi pusat dan daerah membangun nusantsra menuju Indonesia emas 2045", peringatan Otoda tahun ini menjadi pengingat pentingnya kerja sama lintas pemerintah dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia.

Ia menyebut, bahwa Pemkot Bandung sepenuhnya mendukung arah kebijakan nasional dan terus berupaya menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya gerak bersama dalam pembangunan nasional.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Kita harus bergerak dalam satu irama, menyatukan langkah, dan memperkuat koordinasi menuju Indonesia Emas,” ucapnya.

Sejumlah inisiatif strategis juga dipaparkan sebagai wujud nyata penerapan otonomi daerah, di antaranya penguatan pelayanan publik, inovasi kebijakan, pemberian makan bergizi gratis dan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Semua program tersebut, merupakan bentuk kontribusi aktif Pemkot Bandung dalam mendukung agenda strategis nasional. Termasuk swasembada pangan, energi, pengelolaan sumber daya air serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” ujar dia.

Menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Farhan menekankan perlunya birokrasi yang lincah, berintegritas dan responsif. Ia menyebut reformasi birokrasi dan transformasi digital sebagai prioritas utama di lingkungan Pemkot Bandung.

“otonomi daerah bukan tujuan akhir, tapi alat untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien. Tanggung jawab membangun bangsa bukan hanya di pundak pemerintah pusat, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif kita semua di daerah," tandasnya. ***