MAKI Anggap Cuma Akal-akalan Soal SYL Diperintah Jokowi buat Korupsi

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menganggap pernyataan eks  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait memeras uang bawahan saat COVID-19 merupakan perintah presiden, hanya akal-akalan semata.

MAKI Anggap Cuma Akal-akalan Soal SYL Diperintah Jokowi buat Korupsi
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman./antarafoto

INILAHKORAN, Jakarta-Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menganggap pernyataan eks  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait memeras uang bawahan saat COVID-19 merupakan perintah presiden, hanya akal-akalan semata.


"Kalau SYL itu mengatakan itu didalami dulu ada rekamannya tidak? Kan rapat kabinet ada rekamannya. Dan kalau boleh berandai-andai saya yakin sih tidak ada," ucap Boyamin kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/6/2024).


Ia menegaskan tidak masuk akal jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para anak buahnya untuk korupsi, di saat negara sedang dalam keadaan darurat pandemi.

Baca Juga : Ribut-ribut Soal Wacana Dwi Kewarganegaraan, Begini Kata Menkumham Yassona Laoly


"Masa ada perintah presiden kepada menteri untuk mengumpulkan uang dari anak buahnya untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, untuk urusan skincare, sunatan cucu, terus menggaji honor penyanyi dangdut itu kan rasanya kita harus cerdas sedikit lah. Itu akan akal-akalannya (SYL)," ujarnya lagi.


Boyamin menilai SYL hanya ingin menyelamatkan diri di detik-detik akhir persidangannya. Sikap ini menunjukkan bahwa SYL sudah habis akal.


"Jadi ini kan akal-akalan SYL buang badan dari sisi mau menyelamatkan dirinya. Dia sudah membuang badan kepada anak buah, sekarang membuang badan kepada atasannya, itu akal-akalan sajalah menurut saya ya," kata dia menegaskan.

Baca Juga : Pesan Pekerja Migran Indonesia di Pilkada Serentak 2024, Jangan Percaya Hoaks


Di sisi lain, Boyamin merasa heran dengan SYL, karena baru mengungkapkan informasi ini saat menjalani persidangan, bukan sejak tahap penyidikan berlangsung. Maka, ia menilai opsi pemanggilan presiden dalam persidangan di KPK, menurutnya, informasi ini masih perlu didalami dan dikaji terlebih dahulu.

Halaman :


Editor : JakaPermana