Maruarar Sirait Pastikan UMKM Terlibat dalam Program Rumah Subsidi, Jabar Catat Realisasi Tertinggi

INILAHKORAN, Bandung – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar sirait memastikan program rumah bersubsidi akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Umkm). Mulai dari pengembang, kontraktor, hingga toko bahan bangunan berskala Umkm akan digandeng dalam program yang pada tahun depan ditargetkan membangun 500 ribu unit rumah.

Hal itu disampaikan Maruarar dalam sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (Kur) perumahan di Sabuga ITB, Kota Bandung, Kamis (18/9) malam. Ribuan pengembang, kontraktor, hingga pemilik toko bahan bangunan se-Jawa Barat hadir dalam kegiatan tersebut.

"Ini program Kur perumahan pertama sepanjang sejarah Indonesia," tegas Maruarar.

Menurutnya, bunga kredit program ini jauh lebih ringan dibanding kredit perbankan pada umumnya. Jika bunga kredit konvensional mencapai 11 persen, pemerintah menanggung subsidi 5 persen sehingga bunga yang dibebankan kepada masyarakat hanya 6 persen.

Selain untuk rumah, fasilitas kredit ini juga bisa digunakan membangun tempat komersial seperti penginapan dan rumah makan dengan plafon maksimal Rp500 juta. "Bunganya 6 persen. Ini bukti negara hadir untuk rakyatnya," kata Maruarar.

Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah turut meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggratiskan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tahun ini, target pembangunan rumah subsidi mencapai 350 ribu unit.

"Ini program yang luar biasa," ujarnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP) tertinggi di Indonesia. Totalnya mencapai 40.290 unit.

"Tertinggi adalah Jawa Barat. Ada 40.290 unit," kata Heru.

Disusul Jawa Tengah dengan 15.246 unit, Sulawesi Selatan 14.157 unit, dan Banten 11.951 unit. Jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota, realisasi terbanyak ada di Kabupaten Bekasi (9.083 unit), Kabupaten Bogor (6.744 unit), dan Kabupaten Karawang (4.566 unit).

Dari sisi perbankan penyalur, Bank BTN tercatat paling tinggi dengan 88.310 unit, disusul BTN Syariah 35.916 unit, dan Bank BRI 17.033 unit.

Meski demikian, Heru mengingatkan tantangan terbesar dalam realisasi perumahan subsidi adalah proses persetujuan kredit di perbankan. "Khususnya terkait pinjol. Kadang tercatat hanya Rp500 ribu, bisa ditolak bank," ungkapnya. (Yuliantono)