Masih Superman, Belum Superteam, DPRD Jabar Ingatkan Dedi Mulyadi
Persepsi publik dari dua survei yang dilakukan, baik Lembaga Indikator Politik Indonesia maupun Litbang Kompas, menunjukkan ada gap antara kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Dedi Mulyadi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Persepsi publik dari dua survei yang dilakukan, baik Lembaga Indikator Politik Indonesia maupun Litbang Kompas, menunjukkan ada gap antara kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Dedi Mulyadi.
Keduanya menunjukkan, kepuasan publik antara Pemprov Jabar dan Dedi belum sejalan. Sosok Dedi masih menjadi Superman, belum menjadi Superteam. Sementara Dedi merupakan nahkoda Pemprov Jawa Barat.
Melihat hal ini, Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan mengatakan, ke depan akan diingatkan. Bagaimana keputusan yang diambil Dedi, harus sejalan dengan aturan, mewakili lembaga Pemprov Jabar.
"Jadi ketika Pak Dedi turun, back up aturannya masuk, anggarannya ada. Kasihan Pak Dedi ketika dia ngomong begini-begini, enggak tahunya duitnya enggak ada, aturan enggak ada. Nah ini yang selalu kita ingatkan," ujar Iwan, Minggu 24 Agustus 2025.
Contohnya kata dia, ketika Dedi ingin melakukan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Nomenklatur kata dia harus diperiksa ulang, jangan sampai berbenturan dengan regulasi yang ada.
"Kita support. Tapi saya ingatkan. Peraturannya diubah dulu, karena (regulasi saat ini) di situ hanya wilayah kumuh saja. Artinya di situ dibungkus dengan aturannya dan berikutnya anggarannya. Jadi ketika dibangun, sudah siap aturannya," ucapnya.
Selain itu, dalam memutuskan kebijakan diharapkan Dedi Mulyadi juga melakukan sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Hingga dinas yang menjadi kewajiban dia di teknis itu sudah siap menyambut," tandasnya.
Editor : JakaPermana

