Masyarakat Jabar Mengaku Puas di Survei Litbang Kompas, Sekda Herman: Cadu Mundur, Pantang Mulang

INILAHKORAN, Bandung - Survei yang dilakukan Litbang Kompas menyoroti persepsi publik terhadap kinerja Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

Hasilnya, warga Jabar memberi nilai 8,5 untuk kinerja Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja mereka. 

Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Dedi mencapai 97,2 persen, 98,9 persen citra Gubernur Dedi sangat baik dan 99 persen warga Jabar menilai dia peduli, merakyat dan responsif.

Menyikapi hasil Survei Litbang Kompas tersebut, Sekda Jabar Herman Suryatman melalui akun media sosial Instagram @hermansuryatman, memberikan komentar "cadu mundur pantang mulang Pa Gub @dedimulyadi71".  

Cadu mundur pantang mulang adalah sebuah frasa dalam bahasa Sunda yang memiliki makna kiasan. Secara harfiah, cadu mundur berarti enggan mundur atau tidak mau mundur dan pantang mulang berarti tidak pernah kembali atau tidak akan pulang. 

Secara keseluruhan, frasa ini menggambarkan sikap pantang menyerah, tidak mundur dari perjuangan dan bertekad untuk terus maju tanpa ragu, bahkan jika harus meninggalkan kampung halaman. Frasa ini seringkali dikaitkan dengan semangat kepahlawanan dan keberanian.

Cadu mundur pantang mulang menjadi simbol semangat juang yang tak kenal lelah dan siap menghadapi segala tantangan demi mencapai tujuan. 

Herman juga memberikan komentar "Gaskeun teras kangge kamajuan tur kahormatan Jawa Barat," sambung Sekda Herman.

Berdasarkan survei yang dilakukan dengan skala penilaian 1-10, rata-rata nilai kinerja Pemdaprov Jabar berada di angka 8,51, dengan standar deviasi 1,634, menunjukkan persepsi publik yang umumnya positif. 

Distribusi nilai menunjukkan bahwa 35,7 persen responden memberikan nilai tertinggi, yaitu 10, sementara 25,3 persen menilai 8 dan 19,2 persen menilai 9. 

Penilaian menengah juga terlihat, dengan 11 persen responden memberi nilai 7, dan nilai 5 dan 6 masing-masing 3,3 persen dan 3,4 persen. Sementara itu, nilai rendah (1 hingga 4) diberikan oleh sebagian kecil responden, kurang dari 2 persen secara total. 

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan, program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah tercatat sebagai salah satu program dengan kepuasan publik tertinggi. 

"Sebanyak 91,6 persen responden puas, 11,4 persen sangat puas, dan 80,2 persen puas, hanya 4,6 persen yang tidak puas," ucap Rangga.

Program pembinaan anak-anak nakal melalui institusi militer, yaitu barak milter juga mendapat apresiasi besar dengan 95,7 persen responden puas, di mana 35 persen menyatakan sangat puas. 

"Soal barak (militer) cukup dapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Ini cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi 95 persen yang puas soal barak militer," kata Rangga.

Selain itu, menurutnya program perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni) juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan 88,2 persen puas.

Untuk program infrastruktur dan publik, pada pembangunan infrastruktur jalan di Jabar 85,7 persen responden menyatakan puas.

Untuk program penyediaan listrik bagi masyarakat miskin juga mendapat sambutan baik dengan 91,8 persen responden puas. Eevaluasi izin tambang di Jabar juga relatif mendapat respons positif, dengan 85 persen responden puas.

Rangga mencatat untuk program dengan kepuasan rendah yang menimbulkan ketidakpuasan publik, seperti, kebijakan mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 yang hanya mendapat 67,3 persen kepuasan. Program melarang wisuda di tingkat pendidikan TK hingga SMA juga menuai pro-kontra. Meski mayoritas puas mencapai 83,1 persen.

Pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya juga mendapatkan dukungan mayoritas dengan 80,4 persen puas.

"Yang cukup tidak diapreasi dan resisten jam masuk sekolah 06.30 WIB. Kemudian mengaktifkan jalur kereta api tingkat tidak puas itu 20 an persen. Sama juga soal pengembangan monorel di Bandung Raya 15,9 persen tidak puas," ujar Rangga. 

Rangga memaparkan terkait kepuasan publik yang mulai menurun ketika menyangkut isu-isu ekonomi dan infrastruktur, seperti, penyediaan transportasi umum hanya meraih 53,5 persen kepuasan, sedangkan pengelolaan sampah juga masih jadi sorotan dengan 58,8 persen tidak puas. 

Catatan paling serius muncul pada lapangan kerja dan pengangguran, di mana hanya 31,4 persen warga yang puas, sementara 67,2 persen menyatakan tidak puas. 

“Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah. Isu kemiskinan pun serupa, dengan 37,9 persen menyatakan puas dan 60,4 persen tidak puas," papar Rangga.

Selain itu, kinerja dalam pemberian bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat juga dinilai masih kurang maksimal (48,8 persen tidak puas, 50,4 persen puas). 

Rangga menjelaskan, metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat. 

"Survei yang dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). Menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi," pungkas Rangga.