Mayoritas Jalan Kabupaten di Garut Tak Berdrainase, Hanya 40% yang Dilengkapi Drainase

INILAHKORAN, Garut - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut menilai curah hujan tinggi merupakan salah satu faktor penyebab kondisi jalan termasuk jalan kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Garut mudah mengalami kerusakan.

Padahal, teorinya jalan hotmix atau aspal itu paling mudah mengalami kerusakan akibat curah hujan tinggi tersebut. Namun, sayangnya jalan kabupaten di Garut tak dilengkapi drainase jalan atau saluran pembuangan air yang melengkapi sarana jalan yang ada. 

Dari pantauan INILAHKORAN, kalau pun sudah dibangun drainase di jalan kabupaten Garut itu namun cukup banyak kondisinya relatif tak memadai atau buruk dengan sejumlah sebab.

Tak heran jika banyak ruas jalan kabupaten di Garut, termasuk kawasan perkotaan itu kerap tergenangi air jika turun hujan cukup lebat. Atau bahkan ruas jalan seakan berubah menjadi aliran sungai lantaran tak dilengkapi drainase.

Padahal keberadaan drainase jalan sangat penting untuk mengalirkan air agar tidak menggenang dan merusak konstruksi jalan atau menyebabkan erosi pada pada badan jalan. Sehingga umur ekonomis sarana fisik jalan dapat lebih panjang.

Menurut Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Didan Saeful didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Luna Aviantrini, dari total panjang ruas jalan kabupaten yang ada di Garut sejauh 829 kilometer, baru sekitar 40 persen saja yang sudah dilengkapi drainase jalan.

Dia menyebutkan, untuk mengoptimalkan umur jalan memang dibutuhkan biaya tinggi. Terlebih bila mempertimbangkan ada berbagai faktor lain yang dapat menjadi sebab terjadinya kerusakan jalan. 

Mulai dari keterbatasan anggaran, kondisi tanah di bawah badan jalan kondisinya sudah jenuh air, hingga volume serta beban kendaraan yang tak terkendali.

"Yang paling mudah rusak karena hujan itu terutama jalan aspal dan hotmix, meskipun memang untuk perbaikannya juga lebih mudah dilakukan,"  ujar Didan didampingi pula Kabid Binamarga Dadan Yuda Prayoga.

Dia mengatakan, kebijakan dan keadaan anggaran terbatas membuat tidak mudah mempertahankan kondisi atau umur jalan kabupaten di Garut. Apalagi selain jalan berstatus kabupaten, terdapat juga jalan poros desa, jalan desa, serta jalan berstatus jalan provinsi yang merupakan kewenangan Pemprov Jabar. Plus, ada pula jalan nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Saat ini, justru jalan provinsi banyak yang rusak parah. Tapi masyarakat tak banyak yang mengetahuinya. Disangkanya sama saja kewenangan Pemkab Garut," kata Didan.*** (zainulmukhtar)