Menko PMK dan Dedi Mulyadi Bongkar Akar Pengangguran Terdidik di Jabar

INILAHKORAN.ID - Bonus demografi menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan dan ketenagakerjaan. Ketidaksinkronan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dinilai menjadi biang utama tingginya pengangguran terdidik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Pratikno mengatakan, pemerintah tengah mendorong pola koordinasi baru yang lebih terintegrasi antara pusat, daerah, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga dunia industri sebagai penyedia lapangan kerja.

Melalui koordinasi bertajuk Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Jawa Barat 2026 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026), ia berharap dapat terjadi link and match dengan peluang kerja.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa lagi berjalan sendiri. Harus ada kesesuaian konkret dengan kebutuhan industri, sekaligus dorongan untuk menciptakan peluang kerja baru.

“Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan peluang kerja dan juga menciptakan peluang kerja,” tegasnya.

Pratikno juga menyoroti pentingnya memperluas perspektif peluang kerja, tidak semata pada sektor teknologi, tetapi juga sektor berbasis budaya dan potensi lokal.

“Tadi Pak Gub menyampaikan, bahwa peluang kerja ini bukan hanya berkait teknologi, tapi juga terkait dengan kewisataan, dengan memperkokoh kembali kebudayaan, memperkuat kekuatan, memanfaatkan kekuatan alam kita,” ungkapnya.

Senada, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi justru menguliti paradoks yang terjadi, yakni semakin tinggi pendidikan, justru semakin besar risiko menganggur.

“Sebenarnya kan apa sih yang menjadi problem kita hari ini? Mereka yang menganggur itu rata-rata pemiliki pendidikan yang relatif tinggi. Nah, mereka yang tidak menganggur itu rata-rata pendidikannya rendah,” ujar Dedi.

Ia menyebut, akar persoalan terletak pada pola pikir yang dibentuk sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada sektor formal.

“Bahwa ruang terbuka kerja itu sangat terbuka, tetapi sekolah selalu membangun pikiran orang untuk kerja pada sektor formal. Nah, karena sektor formal akhirnya ngantri di pabrik, kemudian ngantri juga di ASN,” katanya.

Akibatnya, terjadi penumpukan pencari kerja di jalur yang sama,mulai dari buruh pabrik hingga aparatur sipil negara (ASN), termasuk skema honorer dan PPPK.

Dedi menilai, solusi tidak cukup hanya membuka lapangan kerja formal, tetapi juga mendorong inovasi dan keberanian masuk ke sektor-sektor yang justru mulai ditinggalkan, namun memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Hal-hal yang orang tidak menekuninya semestinya kita menekuninya. Misalnya kalau teknologi informasi kan sekarang udah banyak banget yang mengusahai itu, tetapi misalnya yang bikin anyaman bilik sudah makin nggak ada, padahal itu pasarnya sangat tinggi,” ucapnya.

Ia juga menyinggung sektor kuliner tradisional hingga komoditas perkebunan seperti teh dan kopi, yang kini kekurangan tenaga kerja terampil.

“Kemudian yang menekuni industri makanan tradisi juga sekarang sudah semakin menurun tukang masaknya, padahal itu juga pasarnya tertinggi. Memetik teh juga semakin menurun, padahal teh itu juga nilai-nilai yang sangat tinggi. Kopi menjadi nilai-nilai yang sangat tinggi,” paparnya.

Menurutnya, peluang kerja sejatinya terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

“Jadi, sebenarnya pasar kerja itu bisa dibangun dalam ruang inovasi termasuk vokasi yang dikembangkan, termasuk memenuhi kesempatan kerja formal di areal industri yang ada di Jawa Barat maupun di luar negeri, itu juga sangat tinggi. Dan kita ingin dorong agar link and match pendidikan kita berjalan,” pungkasnya.***