Menteri ATR/BPN Ingatkan Integritas: Layani Tulus Hindari Fulus

Oleh: Agus Satia Negara

Bagi sebagian orang, mengurus sertifikat tanah masih identik dengan proses yang panjang, berbelit, dan melelahkan. Padahal, di balik setiap berkas yang dibawa masyarakat, tersimpan harapan agar urusan mereka dapat selesai dengan mudah, cepat, dan jujur.

Pesan itulah yang kembali diingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dan seluruh Kantor Pertanahan se-Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Nusron, esensi keberadaan lembaga pelayanan publik bukanlah memperumit urusan masyarakat, melainkan menjadi jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi.

"Esensi keberadaan instansi adalah mempermudah urusan masyarakat, bukan sebaliknya dengan mempersulit birokrasi yang berpotensi memunculkan praktik tidak sehat," kata Nusron.

Bagi Nusron, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem ataupun kelengkapan teknologi. Faktor yang paling menentukan justru berada pada manusia yang menjalankannya.

Karena itu, perhatian khusus diberikan kepada para petugas pelayanan atau frontliner yang setiap hari menjadi wajah pertama instansi di hadapan masyarakat. Mereka dinilai bukan sekadar menjalankan prosedur administrasi, tetapi juga membawa citra lembaga di setiap pelayanan yang diberikan.

"Kompetensi saja tak cukup, harus dibarengi sikap profesional dan jiwa pelayanan yang mengutamakan kepuasan pemohon," ujarnya.

Dia berharap setiap pegawai tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan secara administratif. Lebih dari itu, setiap permohonan masyarakat harus diproses dengan semangat memberikan kemudahan, kecepatan, dan kejujuran.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Kementerian ATR/BPN menerapkan sistem pengembangan karier yang menitikberatkan pada prestasi, dedikasi, loyalitas, serta integritas.

"Untuk mewujudkan SDM yang kuat dan merata, Kementerian menerapkan sistem karier transparan berbasis prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas," kata Nusron.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui konsep tour of duty dan tour of area. Melalui pola itu, setiap pegawai didorong memiliki pengalaman bertugas di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari kawasan barat, tengah, hingga timur.

Menurut Nusron, pengalaman lintas daerah bukan sekadar rotasi jabatan. Langkah itu menjadi cara membentuk aparatur yang lebih matang, adaptif, sekaligus memahami beragam karakter pelayanan publik di Indonesia.

"Sebagai instansi vertikal, tidak dibenarkan adanya pegawai yang hanya berkarier di satu tempat atau 'jago kandang'," tegasnya.

Dia mencontohkan, pegawai yang memiliki masa kerja sekitar 33 tahun idealnya menghabiskan masing-masing sekitar 11 tahun di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. 

Dengan pengalaman yang merata, aparatur diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas sekaligus mampu menghadirkan pelayanan yang semakin profesional. (gin)