Mobil Dinas Lagi Ramai, Dedi Mulyadi Pilih Pinjamkan Alphard ke Wali Kota Banjar

INILAHKORAN.ID - Isu pengadaan mobil dinas kembali memantik perdebatan publik. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan dinas pimpinan daerah tahun anggaran 2025.

Sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru memilih meminjamkan mobil dinas pribadinya kepada Wali Kota Banjar.

Nama Rudy Mas'ud menjadi sorotan setelah publik mengetahui adanya alokasi anggaran fantastis tersebut. Nilai Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan dinas dinilai memicu tanda tanya di tengah seruan efisiensi belanja pemerintah daerah secara nasional.

Pada waktu hampir bersamaan, langkah berbeda diambil Dedi Mulyadi. Ia menyerahkan mobil dinasnya jenis Toyota Alphard kepada Wali Kota Banjar, Sudarsono.

Keputusan itu muncul saat pengadaan mobil dinas baru di Kota Banjar ikut disorot, karena kondisi fiskal daerah yang terbatas. Dedi menegaskan kendaraan yang digunakan Sudarsono bukan pembelian baru.

"Kalau Wali Kota Banjar pakai Alphard, itu bukan beli tapi pemberian dari saya," ujar Dedi dikutip Senin 2 Maret 2026.

Menurutnya, Sudarsono sebelumnya mengeluhkan mobil dinas lamanya yang kerap mogok. Namun pembelian unit baru dinilai tidak memungkinkan karena anggaran Pemkot Banjar tengah cekak.

"Kasihan tidak boleh membeli mobil dinas, nggak ada anggarannya. Mobilnya mogok, nih saya kasih dari provinsi," ucapnya.

Dedi memastikan mobil tersebut bersifat pinjam pakai, untuk mendukung mobilitas kepala daerah.

"Mobil saya kasih pinjam, kecuali pacar nggak akan dipinjamkan," candanya.

Langkah meminjamkan Alphard bukan kebijakan spontan. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Dedi telah mencoret sejumlah pos belanja yang dinilai tidak prioritas, termasuk pengadaan mobil dinas baru. Ia juga memangkas anggaran baju dinas, kunjungan luar negeri, dan perjalanan dinas.

"Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat Rp150 juta lebih dinolkan, anggaran kunjungan luar negeri Rp1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp1,8 miliar disisain hanya Rp700 juta. Hilang hampir 40 persen," ungkapnya.

Bahkan saat membedah garasi gubernur di Rumah Dinas Gedung Pakuan, ia membagikan mobil dan motor dinas kepada Sekda Jabar, kepala biro, serta staf bagian umum. Dedi mengaku cukup menggunakan kendaraan pribadinya untuk aktivitas pemerintahan.***