Naiknya Jabatan Penyuap KPK Gadungan, Disorot Mahasiswa dan Pemuda Bogor

Pada Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) tahun ini, belasan aktivis dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor berunjuk rasa di depan Mako Polres Bogor.

Naiknya Jabatan Penyuap KPK Gadungan, Disorot Mahasiswa dan Pemuda Bogor
Mereka mengungkapkan sejumlah isu, salah satunya rotasi sejumlah pejabat di Pemkab Bogor yang diduga tidak sesuai dan disayangkan. (reza zurifwan)

INILAHKORAN.ID - Pada Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) tahun ini, belasan aktivis dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor berunjuk rasa di depan Mako Polres Bogor.

Mereka mengungkapkan sejumlah isu, salah satunya rotasi sejumlah pejabat di Pemkab Bogor yang diduga tidak sesuai dan disayangkan.

Dimana, ada oknum pejabat di Dinas Pendidikan yang berperkara dalam dugaan penyuapan atau pemeresan oknum KPK gadungan Yusuf Sulaeman, malah naik jabatan.

"Ada Kasi di Dinas Pendidikan naik menjadi Kabid, lalu Kabidnya menjadi Wakil Direktur lalu menjadi Plt Direktur RSUD. Padahal, sebelumnya dia bermasalah dan diduga menyuap KPK gadungan," kata Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Muhammad Iqbal kepada wartawan, Selasa 9 Desember 2025 

Muhammad Iqbal menuturkan, naiknya jabatan oknum Dinas Pendidikan tersebut tentunya menjadi pertanyaan besar masyarakat luas.

Apalagi, sangkaan pemerasan berlangsung hingga empat kali. Rinciannya, pertama uangnya diserahkan di Kantor Dinas Pendidikan. Kedua, diserahkan di Rest Area Jalan Tol Jagorawi Gunung Putri. Ketiga, di area Parkir Kantor DPUPR dan keempat di Rumah Makan Kabayan Cibinong dengan total uang suap Rp700 hingga Rp750 juta.

"Naiknya jabatan seseorang itu karena kualitas dan kapabiitas, atau karena fatsun kepada pimpinan. Rotasi jabatan ASN Pemkab Bogor kedepan, kami minta lebih transparan dan kami akan tanyakan hal itu ke BKPSDM Kabupaten Bogor," tutur Muhammad Iqbal.

Ia menambahkan, rekan-rekannya juga mendesak peningkatan transparansi, akuntabilitas anggaran dan pengelolaan aset Pemkab Bogor.

Aparat Penegak Hukum (APH) juga diminta mengusut tuntas dugaan korupsi dalam seluruh proyek pembangunan daerah, mengaudit dan menertibkan anggaran dana hibah.

"Kami APH bertindak tegas, mengusut tuntas pelaporan dan dugaan korupsi di Kabupaten Bogor, seperti dugaan penyelewengan dana BOS, KIP hingga pengadaan yang fiktif maupun mark up anggaran," tambahnya.


Editor : Doni Ramdhani