Heboh Pernikahan Pasangan Remaja Siswa SMP di Wajo, MUI Angkat Bicara

INILAHKORAN, Bandung - Pernikahan bawah umur di Kabupaten Wajo menghebohkan jagat media sosial Sulsel. Alasan pernikahan dini dua sejoli dari daerah Palannae itu perjodohan dan menghindari malu. Bagaimana tanggapan MUI?

Sekretaris Umum MUI Sulsel Muammar Bakry yang juga dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, mmengatakan dalam fikih Islam, tidak ada pembatasan minimal umur untuk melangsungkan pernikahan.

Data sejarah sejumlah Hadis bahwa Aisyah radiyallohhu anha dinikahi oleh Nabi di umur enam tahun dan hidup berumah tangga di umur sembilan tahun.

Baca Juga: Pekan Ini! MUI Bkal Putuskan Fatwa Hewan Qurban Terpapar PMK

Alasan pernikahan untuk mencegah pergaulan bebas antar anak sangatlah mulia. Apalagi jika sudah terjalin hubungan cinta, dan dua belah pihak antaranak dan antarkeluarga telah bersepakat itu akan lebih baik dan lebih aman. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Karena itu, dua anak dari laki-laki maupun perempuan jika dianggap cakap ditandai dengan masa baligh maka dapat menjadi bagian dari syarat sahnya pernikahan.

Hanya saja berdasarkan UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974, pasal 7 bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Atas dasar itu, hukum perkawinan bagi warga Indonesia dianggap sah apabila mencapai umur 19 tahun.

Baca Juga: Maudy Ayunda Resmi Menikah di Tanggal Cantik

Namun demikian, pada ayat 2, ada dispensasi bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Karena itu bagi yang akan menikah sebelum umur 19, sebaiknya melaporkan ke pengadilan, agar prosesi pernikahan tercarat secara resmi dan diketahui oleh negara dalam hal ini pihak yangh berwewenang.

Ini penting agar, keabsahan rumah tangga dapat menjamin segala hal yang berkaitann dengan hak dan kewajiban suami isti maupun anak. Pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) dapat merugikan semua pihak jika terjadi hal di kemudian hari, misalnya penetapan kewarisan, transaksi jual beli dan lain-lain.***