Pemkab Bandung Siapkan Lahan 6.000 Meter untuk SMAN Baru di Pangalengan

INILAHKORAN.ID - Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan pembangunan SMAN baru di Pangalengan tetap menjadi prioritas meski rencana pemanfaatan tanah carik Desa Pulosari terkendala regulasi. 

Sebagai solusi, Pemkab Bandung siap menganggarkan pembelian lahan seluas sekitar 6.000 meter persegi melalui APBD Perubahan 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Dadang Supriatna usai menerima aspirasi masyarakat yang kembali mendesak penambahan SMAN baru di Pangalengan karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri di wilayah tersebut.

"Pembangunan SMAN ini merupakan komitmen yang saya sampaikan saat Rembug Bedas 2024 di Desa Pulosari. Karena ada kendala regulasi, kami akan mencari solusi terbaik agar pembangunan tetap berjalan," kata Dadang, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, hasil survei pada 2025 menunjukkan lokasi yang diusulkan sebelumnya berupa tanah carik desa belum dapat dimanfaatkan karena terbentur ketentuan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Aturan tersebut mengatur mekanisme pemanfaatan aset desa yang hanya dapat dilakukan melalui skema tertentu, seperti tukar guling atau penjualan aset.

Untuk itu, Dadang telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat guna mencari kepastian mekanisme pemanfaatan tanah carik.

Apabila mekanisme hibah tidak memungkinkan, Pemkab Bandung akan menempuh alternatif dengan menyediakan lahan baru.

"Saya siap menganggarkan pengadaan lahan sekitar 6.000 meter persegi melalui APBD Perubahan 2026. Harapannya, penerimaan peserta didik baru sudah bisa dibuka lebih dulu, sehingga setelah gedung selesai dibangun pada 2027, kegiatan belajar mengajar langsung dipindahkan ke sekolah baru," ujarnya.

Dadang menegaskan, kebutuhan SMAN baru di Pangalengan sudah sangat mendesak. Setiap tahun terdapat sekitar 2.000 lulusan SMP, sementara SMA dan SMK Negeri yang ada hanya mampu menampung sekitar 900 siswa.

Akibatnya, sekitar 1.000 lulusan SMP setiap tahun tidak memperoleh akses pendidikan di sekolah negeri.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya angka partisipasi pendidikan, tetapi juga berpotensi memicu meningkatnya pernikahan usia dini yang berujung pada munculnya kasus stunting baru.

"Yang terpenting sekarang bukan saling menyalahkan, tetapi mencari solusi terbaik demi masa depan anak-anak kita," katanya.

Sementara itu, Camat Pangalengan Vena Andriawan mengatakan usulan pembangunan SMAN baru merupakan tindak lanjut hasil Rembug Bedas 2024. Berbagai alternatif lokasi, termasuk lahan milik Pemerintah Provinsi di kawasan Balai Benih Induk (BBI), telah dikaji namun belum dapat direalisasikan.

Dia menambahkan, masyarakat Desa Pulosari melalui Musyawarah Desa telah menyatakan kesediaan menyerahkan tanah carik apabila mekanismenya diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku.

Vena mengungkapkan, Pangalengan masih menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, dan tingginya angka pernikahan dini. Meski prevalensi stunting berhasil ditekan dari 29 persen pada 2024 menjadi sekitar 14 persen, ancaman munculnya kasus baru masih cukup tinggi karena terbatasnya akses pendidikan menengah.

"Kehadiran SMAN baru bukan hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi langkah strategis memutus rantai kemiskinan, menekan pernikahan dini, dan mencegah stunting," ujarnya.