Pemkab Bogor Tak Kapok Usulkan Bankeu DKI Jakarta, Ini Program Kerjanya...

INILAHKORAN, Bogor - Pemkab Bogor keukeuh meminta Bankeu DKI Jakarta. Meski pada 2021, bantuan yang dikucurkan hanya Rp1,9 miliar kini permintaan pada 2022 mencapai ratusan miliar rupiah.

"Tahun ini, Pemkab Bogor kembali mengusulkan Bankeu DKI Jakarta sebesar ratusan miliar. Dana itu akan digunakan untuk program kerja yang mendukung upaya pencegahan bencana alam banjir. Kami berharap, Pemprov DKI Jakarta kali ini lebih serius sesuai harapan DPRD DKI Jakarta," ucap Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Suryanto Putra kepada wartawan, Selasa 22 Maret 2022.

Dia menerangkan, usulan bantuan keuangan atau Bankeu DKI Jakarta hingga ratusan miliar rupiah tersebut untuk normalisasi Sungai Ciliwung dan Kali Baru. Pemkab Bogor pun akan melakukan penataan berupa pembuatan sodetan Sungai Ciliwung dan pembelian armada truk sampah.

Baca Juga: Jelang Ramadhan, Perumda Tirta Pakuan Kuras Reservoir Secara Bertahap

"Hingga saat ini, usulan normalisasi Sungai Ciliwung, normalisasi Kali Baru, penataan atau pembuatan sodetan Sungai Ciliwung dan pembelian armada truk sampah. Kalau usulan anggaran untuk pembongkaran vila liar di Kawasan Puncak itu mereka tolak atau belum diakomodir," terangnya.

Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin yang sempat bertemu dengan Sekda DKI Jakarta berharap Pemprov DKI Jakarta tidak lagi memangkas atau menggeser (refocusing) anggaran Bankeu dan harus menambah besar anggarannya.

"Tahun ini saya harap anggaran Bankeu DKI Jakarta bertambah dan bukannya berkurang lagi, seperti tahun lalu yang hanya Rp1,9 miliar. Saya tugaskan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor untuk melobby Kepala Bappeda DKI Jakarta," harap Ade Yasin.

Baca Juga: Taman Manunggal Mulai Dibangun Awal April, Lapangan Sepakbola Gunakan Rumput Sintetis

Sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Bogor mengusulkan Bankeu DKI Jakarta untuk melakukan penertiban vila (bangunan) liar, mengembalikan fungsi lahan di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung yang berada di Kawasan Puncak yang merupakan bagian dari program kerja Save Puncak.

Bankeu dari Pemprov DKI Jakarta tersebut tentunya dibutuhkan Pemkab Bogor, karena untuk membiayai pelaksanaan penertibkan 42 vila liar itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Baca Juga: Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Bogor Meningkat, RSUD-RS Bhayangkara Layani Visum Gratis

Sementara, Pemprov DKI Jakarta memiliki kepentingan dengan kembalinya fungsi lahan DAS Ciliwung, demi meminimalisir potensi bencana alam banjir bandang ke kawasan ibu kota.

"Pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bogor harus kerja bareng demi mengembalikan fungsi lahan DAS Ciliwung, hal itu demi menyelamatkan Kawasan dan Ekosistem di Puncak," ungkap mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho. (Reza Zurifwan)