Pemkab Sumenep Salurkan Insentif 5.100 Guru

INILAH, Sumenep - Bagi sebagian guru, tambahan penghasilan bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Ada kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, dari ongkos perjalanan menuju sekolah hingga kebutuhan keluarga yang tak bisa ditunda.

Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, berupaya meringankan beban tersebut melalui pemberian insentif bagi guru nonsertifikasi. Tahun ini, sebanyak 5.100 guru yang mengajar di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Sumenep akan menerima bantuan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Muhammad Iksan mengatakan, proses pencairan kini memasuki tahap persiapan setelah seluruh administrasi penerima diverifikasi.

“Saat ini tahapan program ini telah memasuki persiapan pencairan setelah kami melakukan verifikasi administrasi terhadap guru penerima bantuan tersebut,” kata Iksan di Sumenep, Senin.

Pencairan sebenarnya ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Namun, kendala teknis di lapangan membuat jadwal tersebut bergeser. Pemerintah daerah memastikan bantuan akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima.

“Pekan ini kemungkinan bantuan sudah masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan, karena pola pencairan secara langsung kepada rekening penerima,” ujarnya, seperti dikutip dari ANTARA.

Setiap guru nonsertifikasi akan menerima insentif sebesar Rp1,5 juta untuk satu tahun. Nilai tersebut diakui belum sesuai dengan harapan pemerintah daerah, tetapi menjadi bentuk dukungan di tengah keterbatasan anggaran.

“Keinginan kami sebenarnya lebih besar. Akan tetapi, karena kemampuan anggaran terbatas, maka kami hanya bisa membantu sebesar Rp1,5 juta setahun,” kata Iksan.

Jumlah penerima tahun ini juga meningkat dibandingkan 2025. Saat itu, insentif diberikan kepada 5.055 guru. Penambahan penerima menjadi 5.100 orang menunjukkan upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan bantuan bagi tenaga pendidik nonsertifikasi.

Bagi DPRD Sumenep, bantuan tersebut memiliki arti penting, terutama bagi guru honorer yang masih mengandalkan penghasilan terbatas.

“Bagi para guru honorer, bantuan insentif ini bukan sekadar program pemerintah, tetapi menjadi tambahan pendapatan yang sangat berarti untuk menunjang kebutuhan sehari-hari,” kata juru bicara Komisi IV DPRD Sumenep Sami’odin.

DPRD Sumenep pun mendorong agar program tersebut terus berlanjut. Dukungan anggaran pada 2027 diharapkan dapat memperluas jumlah penerima, termasuk guru yang mengajar di wilayah kepulauan Sumenep.

“Kami juga memaklumi belum semua guru menerima bantuan, karena anggaran yang tersedia di Sumenep memang terbatas. Tapi untuk tahun depan, kami akan memberikan dukungan politik agar penerima bantuan bisa lebih banyak lagi,” katanya. (gin)