Pemkot Bogor Perkuat Penanganan Abu Vulkanik, 190.150 Masker Dibagikan

INILAHKORAN.ID - Sebaran abu vulkanik yang terjadi di wilayah Kota Bogor membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat langkah antisipasi dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan kualitas udara, penyemprotan ruas jalan dan fasilitas publik, distribusi masker, penguatan layanan kesehatan hingga penyesuaian aktivitas masyarakat.

Langkah tersebut menjadi respons cepat Pemkot Bogor untuk meminimalkan dampak paparan abu vulkanik terhadap kesehatan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Ana Ismawati mengatakan, sejak Minggu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meminta keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Karena itu, masyarakat diminta tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan.

"Kami terus mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi waspada. Gunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Apabila terjadi hujan abu sebaiknya segera menghindari aktivitas di luar ruangan," ungkap Ana pada Selasa (8/9/2026).

Ana mengatakan, Pemkot Bogor juga mengingatkan warga untuk menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu serta menjaga kebersihan diri setelah beraktivitas di luar.

Masyarakat juga diminta memastikan kebutuhan air minum dan makanan tetap terlindungi dari paparan debu.

Untuk memperkuat basis data, Pemkot Bogor berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS) atau Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU).

"Hasil pemantauan tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi kebijakan Pemkot Bogor. Sebelumnya, Pemkot juga berkoordinasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) University untuk memantau kualitas udara Kota Bogor," tambah Ana.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap peserta didik, Pemkot Bogor juga menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi jenjang TK, SD, dan SMP.

Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 7 September 2026 dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi kualitas udara.

Selain pemantauan, penanganan langsung dilakukan di lapangan melalui penyemprotan menggunakan metode water mist untuk meminimalkan dampak abu vulkanik.

Penyemprotan dilakukan petugas gabungan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) di sejumlah ruas jalan serta fasilitas publik. Penanganan kemudian diperluas secara bertahap ke sejumlah jalur lainnya di Kota Bogor.

Pemkot Bogor juga berkoordinasi dengan unsur TNI dan Polri untuk memperluas penanganan di ruas jalan yang belum mendapatkan penyemprotan.

Pada aspek perlindungan masyarakat, Pemkot Bogor telah mendistribusikan 190.150 masker melalui kantor kecamatan, kelurahan, puskesmas hingga posyandu.

Distribusi diprioritaskan bagi kelompok yang dinilai membutuhkan perlindungan lebih, seperti lansia, pekerja lapangan, serta masyarakat yang memiliki kerentanan atau riwayat penyakit saluran pernapasan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor memperkuat surveilans di 25 puskesmas untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat.

Pemantauan dilakukan terhadap enam indikator yang berkaitan dengan dampak paparan abu vulkanik, yakni infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), asma, konjungtivitis, dan dermatitis.

Berdasarkan hasil surveilans, total kasus dari keenam indikator tersebut tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan pekan sebelumnya.

Namun, terdapat kenaikan pada dua indikator yang relevan dengan paparan abu vulkanik, yakni kasus PPOK dari 24 menjadi 31 kasus dan konjungtivitis atau iritasi mata dari 30 menjadi 36 kasus.

"Namun, Dinkes mencatat adanya kenaikan pada dua indikator yang relevan dengan pajanan abu vulkanik, yakni PPOK dari 24 menjadi 31 kasus dan konjungtivitis atau iritasi mata dari 30 menjadi 36 kasus," bebernya.

Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Kota Bogor meningkatkan intensitas surveilans di wilayah terkait, memastikan ketersediaan obat dan alat pelindung diri (APD) di seluruh puskesmas, serta memperkuat edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat.

Edukasi mengenai protokol kesehatan dan perkembangan terbaru juga dilakukan secara masif melalui berbagai saluran komunikasi publik.

"Bahwa penanganan sebaran abu vulkanik akan terus disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara dan kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti informasi resmi pemerintah dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi," pungkasnya.