Pemkot Bogor Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah 2026

INILAHKORAN.ID– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan Status siaga darurat bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026 seiring dengan masuknya wilayah tersebut ke musim penghujan.

Penetapan itu disampaikan dalam Apel Sinergi Lintas Sektor dalam rangka Kesiapsiagaan Menghadapi Risiko bencana hidrometeorologi di Lapangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, Jumat 6 November 2026.

Apel dipimpin Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dan melibatkan 250 personel gabungan dari 14 unsur. Mereka terdiri dari jajaran Kodim 0606/Kota Bogor, Polresta Bogor Kota, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta unsur relawan kebencanaan.

Jenal mengatakan, penanganan dan kesiapsiagaan bencana harus dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni perencanaan jangka panjang dan aksi mitigasi jangka pendek yang konkret di lapangan.

"Ya, untuk penanganan dan kesiapsiagaan bencana harus dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni perencanaan jangka panjang dan aksi mitigasi jangka pendek yang konkret di lapangan," ungkap Jenal.

Peta Rawan Bencana Masuk Perencanaan Daerah

Untuk jangka panjang, Jenal meminta agar peta rawan bencana diintegrasikan secara spesifik ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Menurutnya, pemetaan harus mampu menunjukkan titik-titik dan wilayah yang memiliki risiko bencana secara terperinci sehingga dapat menjadi acuan bagi kepala daerah dalam menyusun kebijakan.

"Siapapun kepala daerah kedepannya wajib memetakan titik wilayah mana yang berisiko bencana per titik dan per wilayah secara spesifik di-breakdown dalam RPJMD. Ini komitmen kita jika ingin serius terhadap penanganan kesiapsiagaan bencana," tuturnya.

Sementara untuk jangka pendek, Jenal menekankan pentingnya pencegahan dini terhadap potensi banjir genangan dan longsor. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah saluran drainase yang tidak berfungsi optimal akibat tumpukan sampah.

Ia mencontohkan genangan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Sholeh Iskandar, Pajajaran, dan Empang. Menurutnya, air hujan tidak dapat masuk ke jaringan drainase karena saluran tersumbat sampah.

"Contoh hal sederhana yang sering ditemukan adalah banjir di Kota Bogor akibat air permukaan tidak masuk ke dalam drainase, seperti di Jalan Sholeh Iskandar, Pajajaran, Empang, dan lainnya. Hanya karena air hujan tidak mengalir ke jaringan akibat sampah menumpuk. Gotong royong melalui Jumat Bersih di tiap kelurahan harus digencarkan kembali," jelasnya.

Perkuat Kelurahan dan Kecamatan Tangguh Bencana

Jenal juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Hingga saat ini, Kota Bogor telah melantik puluhan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelana) dan mengukuhkan enam kecamatan sebagai Kecamatan Tangguh Bencana.

Upaya tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat hingga tingkat lingkungan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, mengatakan apel sinergi tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan akhir kesiapan personel, peralatan, dan logistik untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah periode 2026–2027.

Dimas menyebut sejumlah capaian mitigasi telah dilakukan selama Januari hingga Oktober 2026. Di antaranya penyelesaian dokumen rencana kontinjensi banjir dan gempa bumi, pemasangan Early Warning System (EWS) tanah longsor, pengukuhan satuan pendidikan aman bencana, serta program Pramuka Tangguh Bencana bersama Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Bogor.

"Apel ini adalah wujud nyata kesiapsiagaan terpadu dan sinergi tanpa sekat antar instansi untuk memitigasi serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah di wilayah Kota Bogor. Musim penghujan Kota Bogor diprediksi pada awal November 2026 ini, atau bergeser lebih lama," tambah Dimas.

Melalui apel tersebut, Pemkot Bogor berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.***