Pemkot Tasikmalaya Prioritaskan Layanan Publik di Tengah Tekanan Fiskal

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik. 

Di tengah keterbatasan ruang anggaran, pemerintah akan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat pendapatan daerah melalui berbagai langkah strategis.

Penegasan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Hanafi, Selasa (23/6/2026). Menurutnya, kondisi fiskal saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyusun kembali skala prioritas pembangunan.

"Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah harus benar-benar menetapkan program yang paling mendesak dan berpihak pada pelayanan publik serta kepentingan umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.

Hanafi mengatakan, Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengelola kondisi keuangan daerah secara bertanggung jawab agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Di sisi lain, program prioritas pembangunan juga diupayakan tetap dapat direalisasikan.

Sebagai upaya memperkuat kemampuan fiskal, Pemkot terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, memperluas potensi pendapatan, sekaligus memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Selain mengoptimalkan PAD, kebijakan penganggaran ke depan akan difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan daerah.

"Melalui penguatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, kami optimistis pembangunan daerah tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Hanafi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, menilai penyesuaian anggaran seperti refocusing maupun realokasi merupakan konsekuensi yang sulit dihindari di tengah kondisi keuangan daerah saat ini.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menentukan program yang akan ditunda atau dialihkan. Menurutnya, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran.

"Yang harus benar-benar cermat adalah menentukan kegiatan mana yang direfocusing. Jangan sampai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat justru dihapus atau ditunda," ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan penggunaan pinjaman daerah apabila kondisi keuangan benar-benar tidak memungkinkan. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus menjadi alternatif terakhir dengan perhitungan yang matang agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.

"Kalau memang harus meminjam, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Besaran pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk mengembalikannya. Pinjaman itu solusi terakhir," tegasnya.

Wahid menambahkan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja pegawai dan keberlangsungan program pelayanan masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus tetap merasakan kehadiran pemerintah melalui berbagai program pembangunan meskipun daerah sedang menghadapi tekanan fiskal.