Pemprov Jabar Bakal Panggil Pemkot Bandung Soal Kenaikan Tarif PDAM Tirtawening

INILAHKORAN, Bandung - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat memastikan, kenaikan tarif air minum dan limbah PDAM Tirtawening bakal berimplikasi terhadap inflasi di Kota Bandung.

Dimana kenaikan tarif sebesar 20 persen yang berlaku efektif pada Februari 2025 ini kata Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus, pasti akan memberi dampak inflasi dari sisi konsumsi rumah tangga.

"Nah ini yang harus diperhitungkan. Tapi saya kira pastinya kebijakan itu sudah dipertimbangkan. Hubungannya dengan inflasi, pasti akan meningkatkan inflasi. Inflasinya secara terus menerus selama setahun," ujar Darwis di Kantor BPS Jabar, Kota Bandung, Senin 3 Februari 2025.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengaku akan memanggil Pemerintah Kota Bandung, terkait kenaikan tarif air PDAM Tirtawening ini.

Meski kata Sekda Herman, pihaknya menghormati keputusan adanya kenaikan tarif air sebesar 20 persen oleh PDAM Tirtawening tersebut.

"Kita akan ajak diskusi, karena bagaimanapun juga kan tidak berdiri sendiri. Kita harus memerhatikan ekonomi Jawa Barat," ucapnya.

Dia melanjutkan, Pemprov Jabar akan terus memantau dampak dari kenaikan tarif ini, supaya tidak memperburuk inflasi di Jawa Barat.

"Kita tunggu. Kalau toh memang inflasi tetap terkendali, saya kira enggak ada persoalan. Tapi kalau nanti ada hal-hal yang harus kita koreksi, barangkali nanti ada feedback ke Pemerintah Kota Bandung. Sementara kita hargai, hormati," ucapnya.

Seiring dengan adanya kenaikan tarif air ini, Sekda Herman juga mengingatkan PDAM Tirtawening soal peningkatan pelayanan.

Jangan sampai kata dia, harga naik namun layanan tidak maksimal terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.

"Kami minta peningkatan layanan juga yang progresif. Peningkatan tarif jangan hanya dipandang dari satu aspek, tapi harus menyeluruh. Termasuk kepastian peningkatan pelayanan," kata dia.

Hal ini sambung dia, juga akan dibahas dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung A Koswara, dimana harus ada kepastian perbaikan di layanan saat terjadi kenaikan tarif.

"Kita akan diskusikan, harus ada kepastian kalau rakyat menerima beban karena asa tambahan tarif tapi dalam waktu bersamaan masyarakat mendapatkan manfaat dengan kecepatan dan kualitas pelayanan yang jauh lebih baik. Nanti kita coba sounding-kan," tandasnya.***