Pemprov Jabar Dapati 111 SMA dan 22 SMK Langgar Imbauan dengan Tetap Lakukan Karyawisata

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, dari hasil penelusuran sementara yang dilakukan Inspektorat Daerah Jabar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan, didapati ada 111 SMA dan 22 SMK yang melanggar imbauan, dengan tetap melakukan karyawisata atau study tour.

Ini dikatakan Sekda Herman, di Rumah Dinas Sekda Jabar, Jalan Aria Jipang, Kota Bandung, Kamis 27 Februari 2025.

Saat ini sambung Sekda Herman, pihaknya masih terus melakukan penyisiran dugaan sekolah yang melanggar surat edaran (SE) Nomor:64/PK.01/Kesra tentang study tour atau karyawisata.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, ada 111 SMA dan 22 SMK yang study tour ke luar Jawa Barat dan ini berkembang terus," ujarnya.

Dia menambahkan, adanya perkembangan angka ini tidak lepas dari dukungan masyarakat yang selalu memberikan laporan, terkait tindak tanduk sekolah yang memaksa melakukan karyawisata.

"Alhamdulillah banyak yang melaporkan, sehingga kami jadi tahu juga. Ini lagi didalami, apakah hanya melanggar SE atau aturan lain," ucapnya.

Dari hasil pendalaman kelak kata dia, baru akan keputusan apakah akan diberikan pelanggaran disiplin ringan, sedang atau berat.

"Kalau ada pembebanan (wajib biaya), ada pemberatan. Misalnya pengelolaan keuangannya oleh sekolah. Kalau dugaan pelanggaran disiplin berat, maka harus dilaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)," kata dia.

Syaratnya, kepala sekolah harus dicopot sementara sampai pemeriksaan berakhir. Seperti yang dialami Kepala Sekolah SMAN 6 Kota Depok, Siti Faizah.

"Kemarin satu lagi yang Cianjur (SMAN 1 Cianjur), kita sedang dalami. Kita menunggu dari Inspektorat," tuturnya.

Dia memastikan, pemeriksaan akan dilakukan secara adil sesuai potensi pelanggaran. Selain itu, prosesnya pun akan dilakukan secara cepat dengan ketetapan batas waktu.

"Kan enggak bisa tanpa ada batas waktu," kata dia.

Meski kepala sekolah dibebastugaskan, Sekda Herman memastikan operasional sekolah tetap berjalan maksimal.

"Kami menjamin, layanan pendidikan bagi siswa tetap berjalan. Jangan sampai merugikan anak-anak," ucapnya.

Soal surat edaran imbauan ini naik menjadi surat keputusan supaya lebih tegas, Sekda Herman mengatakan sejatinya dengan imbauan pun sudah cukup bagi para ASN untuk menaati pimpinan.

"Salah satu kewajiban PNS, mengikuti kebijakan pimpinan. Apabila dia tidak mengikuti kebijakan pimpinan, ya nanti kita simpulkan sejauh mana pelanggarannya," ucapnya. ***