Pemprov Jabar Dorong BPS Kaji Ulang Data Masyarakat Miskin di Jabar untuk Penyaluran Bansos

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendorong Badan Pusat Statistik (BPS), guna mengkaji ulang data masyarakat miskin di Jabar untuk keperluan distribusi bansos.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, dengan adanya data masyarakat miskin di Jabar itu diharapkan penyaluran bantuan sosial atau bansos dapat tepat sasaran.

Dedi mengatakan, pendataan secara eksplisit sangat dibutuhkan, supaya tidak ada lagi pendistribusian bansos yang tak sesuai kondisi terkini data masyarakat miskin di Jabar.

"Oh iya, jadi gini. Penerima bansos hari ini kan diperlukan data yang faktual dan objektif. Jadi saya akan meminta BPS untuk melakukan riset atau sensus terhadap para penerima bantuan," kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung baru-baru ini.

Sebab itu diharapkan, dengan adanya data masyarakat miskin di Jabar terkini yang masuk ke Dinas Sosial. Pemprov Jabar dapat menyalurkan anggaran yang telah disiapkan, kepada masyarakat paling berhak.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang informasinya bersumber dari hasil pendataan BPS.

Selain itu, dia juga berharap pendataan yang dilakukan oleh BPS dapat berjalan objektif, sesuai kondisi perekonomian masing-masing masyarakat.

"Sehingga nanti bisa diposisikan mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Pendekatannya harus pendekatan objektif," ucapnya.

Seperti diketahui, ada beberapa Bansos yang dikucurkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. 

Antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Merujuk dari data BPS Perwakilan Jabar, jumlah penerima bansos per 2020 sebanyak 2.637.975 kepala keluarga.