Pemprov Jabar Targetkan 60 Ribu Perempuan Jabar Berdaya Saing, Dongkrak Perekonomian Masyarakat

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar menargetkan 60 ribu perempuan di Jabar dapat berdaya saing dan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat pada akhir 2025.

Guna merealisasikan hal tersebut, Sekda Jabar Herman Suryatman berharap melalui pembukaan Pelatihan Vokasional Sekolah perempuan Jawa Barat dan Kick Off West Java Women Empowerment (WJWE) CAANG di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 16 Juli 2024, mampu menjadi momentum mewujudkan mimpi besar ini, yakni meningkatkan daya saing perempuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Herman melanjutkan, tentunya langkah ini harus disertai dengan kolaborasi dan sinergitas. Baik antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota, masyarakat, akademisi, media massa, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak (PPPA), serta Pemerintah Korea Selatan.

Sehingga nantinya secara bertahap, dimulai dari sekarang dengan tiap kabupaten/kota mengirimkan lima trainers, dimana mereka nantinya akan melatih dua trainers dari masing-masing kecamatan, kemudian berlanjut trainers dari kecamatan melatih 10 orang di tiap desa/kelurahan. Sehingga 60 ribu perempuan dari 5.877 desa/kelurahan di 625 kecamatan pada 27 kabupaten/kota memiliki kemampuan berwirausaha.

“Target kami di Desember 2025, 60 ribu perempuan yang dilatih dikasih akses permodalan, akses marketing, kemudian dimonitor oleh camat. Harapannya, 60 ribu perempuan dilahirkan di berbagai bidang, terutama skala mikro dan super mikro,” ujar Sekda Herman.

Dia meyakini, bila mimpi besar itu terwujud maka dapat dipastikan, masalah kesejahteraan di Jawa Barat dapat diselesaikan. Tentunya juga bakal berimplikasi dengan perbaikan indikator makro pembangunan Jabar, terkait prevalensi stunting, pengangguran dan kemiskinan ekstrem.

“perempuan salah satu penopang keluarga. Kami concern meningkatkan pendapatan keluarga, tentu harapannya berdampak penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pasti berdampak juga pada stunting karena pada saat pendapatannya baik, maka probability keluarga untuk membeli makanan bergizi meningkat,” ucapnya.

Guna mengawal program vokasional ini, Pemprov Jabar menugaskan empat kepala OPD untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II, untuk penguatan ekonomi perempuan. Antaranya DP3AKB Jabar untuk peningkatan kapasitas, Biro BIA untuk pembiayaan, Biro PWJ untuk akses marketing dan Biro Pemotda Jabar yang menjembatani dengan kecamatan.

Melalui kerjasama ini, juga diharapkan mampu mendorong peningkatan di indeks pemberdayaan perempuan Jabar. Dimana tiga indikator yang menjadi tolok ukur, seperti keterwakilan perempuan di parlemen, perempuran profesional dan sumbangan pendapatan dari perempuan terbilang masih sangat rendah, bahkan dari rata-rata nasional.

“Saya kira kita punya waktu sampai dengan akhir RPJD, Desember 2025. RPJPD 2005-2025, kita punya waktu 1,5 tahun untuk melakukan akselerasi penguatan ekonomi perempuan yang mudah-mudahan kalau ekonomi perempuan meningkat, maka pada akhirnya ekonomi desa, kecamatan, kabupaten, agregatnya ekonomi Jawa Barat mudah-mudahan ditandai dengan perbaikan berbagai indikator makro pembangunan Jabar,” imbuhnya.

Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi semangat Pemprov Jabar dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Apalagi kata dia, ini sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengurai masalah sosial di masyarakat, dimana diawali oleh persoalan ekonomi.

“Maka pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kewirausahaan perempuan, tidak hanya di ekonomi tapi juga memiliki perspektif gender. Jadi tadi tahu dengan dirinya, apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya tentu ini kita harus bantu,” tuturnya.

Targetnya, melalui program pemberdayaan yang telah dilaksanakan sejak 2020 lalu dan akan berakhir tahun ini dari pemerintah pusat, diharapkan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai suatu bangsa yang maju dan berdaya saing.

“Kami sangat bersyukur, mungkin ini bisa menjadi model yang memang kita bisa kembangkan, banggakan, kerjasamakan dengan berbagai negara untuk daerah lainnya. Kami ikut terus memantau memantau, mendorong karena implementasi ada di tingkat grassroot. Bagaimana kita menciptakan Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Sementara Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti menambahkan, dengan adanya peningkatan pemberdayaan perempuan, diyakini tidak hanya akan mengurai masalah ekonomi. Tetapi juga dinamika sosial lain di masyarakat.

“Penyebab kekerasan perempuan dan anak, ujung-ujungnya adalah masalah ekonomi. Bagaimana kalau perempuan tidak berdaya secara ekonomi, dia pasrah cenderung nerimo. Kalau berdaya secara ekonomi, dia akan punya awareness tentang kesetaraan gender, keadilan gender dan lain-lain. Kita harapkan dengan naiknya pendapatan perempuan, kesejahteraan keluarga meningkat dan kita semua bisa sejahtera,” tandasnya.