Pemprov Jabar Wacanakan WFH Lantaran Belanja Kegiatan Dikurangi, Imbas Turunnya Dana Transfer

INILAHKORAN, Bandung - Turunnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun di 2026, memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengencangkan ikat pinggang.

Biasanya menerima sekitar Rp12 triliun, di 2026 pemprov jabar diperkirakan hanya mendapat di kisaran Rp8-9 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, salah satu strategi yang dilakukan supaya neraca keuangan APBD tetap stabil, tanpa mengurangi belanja infrastruktur pelayanan publik, adalah dengan mengurangi belanja administratif.

Salah satunya adalah belanja kegiatan di lingkungan Pemprov Jabar. Atas dasar tersebut, work from home (WFH) bagi ASN menjadi pertimbangan. Sebab, ada kemungkinan karena tidak ada alokasi anggaran kegiatan, kehadiran ASN di kantor menjadi tidak efektif.

"Nah untuk mengantisipasi ketidakefektifan, maka Pak Gubernur (meminta) untuk pegawai-pegawai yang kegiatannya sudah tuntas di awal, bisa di mix dengan WFH tadi," ujar Dedi dikutip Rabu 1 Oktober 2025.

Harapannya, dengan adanya WFH biaya belanja kebutuhan seperti listrik, internet, makan dan minum di kantor bisa diefisiensi.

"Artinya bisa bekerja di rumah, sehingga belanja kantor untuk listrik, internet, makan minum itu bisa dikurangi. Lari nya ke sana (tujuan WFH)," ucapnya. (Yuliantono)