Penanganan Bayi Stunting jadi Sorotan Kemendagri, Bachril Bakri Puji Jimmy Hantu di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor
Sosok Jimmy Hantu pengusaha pertanian yang sukses warga Desa Sukamantri, Tamansari dipuji-puji Bachril Bakri di depan puluhan Anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Sosok Jimmy Hantu pengusaha pertanian yang sukses warga Desa Sukamantri, Tamansari dipuji-puji Bachril Bakri di depan puluhan Anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Hal itu karena Jimmy Hantu secara sukarela atau ikhlas menjadi donatur dan bapak asuh bagi 172 bayi stunting, yang berada di Kecamatan Tamansari.
"Jimmy Hantu sosok yang luar biasa karena secara sukarela menyiapkan rumah cegah stunting (Ceting) dan memberikan makanan kepada bayi stunting dan ibu hamil maupun menyusui, kami berharap ada sosok seperti itu di kecamatan lainnya," ungkap Bachril Bakri usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong kepada wartawan, Selasa 12 November 2024 petang.
Kabupaten Bogor, tutur Bachril Bakri, membutuhkan banyak sosok seperti Jimmy Hantu karena persoalan bayi stunting dan kemiskinan menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor yang besar belum dianggap efektif oleh Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Kemendagri, khususnya dua tematik yaitu penanganan bayi stunting dan penanganan kemiskinan ekstrim,. Oleh karena itu APBD Tahun 2025 harus mengalokasikan anggaran yang cukuo besar untuk membenahi dua permasalahan diatas," tutur Bachril Bakri.
Selain itu, APBD Tahun 2025 harus berpihak kepada menjaga inflasi harga bahan pokok, meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, mengurangi jumlah atau angka pengangguran terbuka, meningkatkan kualitas layanan lmkesehatan dan pengelolaan sampah.
"Pemkab Bogor juga harus memperhatikan sektor pertanian dan mendukung target Presiden Prabowo Subianto dalam hal swasembada atau ketahanan pangan," sambungnya.
Untuk pemberian bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang ekstrim kemiskinannya, maka Dinas Sosial harus membenahi data masyarakat penerima Bansos.
"Jangan sampai salah sasaran dalam penyaluran Bansos, dan saya minta Dinas Sosial harus membenahi secara benar data calon penerima Bansos," pinta Bachril Bakri.
Editor : Doni Ramdhani

