Penerima Bansos di Kota Bandung Bakal Dilabeli Stiker Khusus

Pemkot Bandung tengah menyiapkan kebijakan baru, terkait stiker identifikasi penerima batuan sosial (bansos). 

Penerima Bansos di Kota Bandung Bakal Dilabeli Stiker Khusus
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Yorisa Sativa menjelaskan, saat ini kebijakan pemasangan stiker tersebut belum diterapkan karena data penerima bansos masih dalam proses validasi. (ilustrasi)

INILAHKORAN.ID - Pemkot Bandung tengah menyiapkan kebijakan baru, terkait stiker identifikasi penerima batuan sosial (bansos). 

Rencananya, Pemkot akan memberikan stiker atau papan sebagai tanda bagi warga yang menerima bansos bentuk pengakuan sekaligus alat pengawasan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Yorisa Sativa menjelaskan, saat ini kebijakan pemasangan stiker tersebut belum diterapkan karena data penerima bansos masih dalam proses validasi.

"Sekarang kita masih dalam fase perubahan data dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Margin error nya masih cukup tinggi, jadi kami belum bisa memastikan apakah masyarakat itu benar-benar menerima bansos atau tidak," kata Yorisa Sativa, Sabtu 10 Januari 2026.

Ia menambahkan, langkah itu penting untuk memastikan bansos tepat sasaran. 

"Ke depan, pemerintah daerah akan menyesuaikan kembali dengan kebijakan pemasangan identitas penerima manfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengakuan sekaligus mencegah orang yang tidak berhak menerima bansos," ucapnya.

Menurut Yorisa, pemasangan stiker atau papan bagi penerima manfaat bukan hanya sebagai tanda. Tetapi juga bagian dari pengawasan lapangan. Dengan begitu, masyarakat dan petugas dapat memastikan bansos disalurkan dengan tepat.

Pemkot Bandung sebelumnya sempat mencoba pemasangan stiker pada 2021, namun belum dilakukan secara menyeluruh karena data penerima terus berubah. Dengan adanya sistem data DTSEN yang lebih akurat di masa depan, kebijakan identifikasi ini diharapkan dapat diterapkan secara efektif.

"Penerapan kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bansos, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat menerima manfaat dengan tepat dan efisien," ujarnya.


Editor : Doni Ramdhani