Pengamat Bilang Gini dan Tantang Dedi Mulyadi Tegas Terhadap BUMD

INILAHKORAN, Bandung - Evaluasi total terhadap BUMD yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat dukungan. Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi bahkan menantang Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, untuk berani bersikap tegas kepada BUMD, supaya tidak terus-terusan menjadi beban fiskal APBD.

Ada tiga poin yang diusulkan Yusfitriadi kepada Pemprov Jabar, untuk menyelamatkan BUMD. Pertama, kata dia, Dedi Muyadi harus memberikan target kepada direksi.

"Pokoknya kalau kemudian direksi tidak bisa memberikan keuntungan per tahun sekian, maka yaudah mundur aja, direshuffle dari direksi," ujar Yus dikutip Senin 29 September 2025.

Selanjutnya, dia menyarankan agar Pemprov Jabar tidak melulu memanjakan BUMD dengan penyertaan modal untuk beroperasi.

"Begitu pun untuk pengembangannya, jangan minta penyertaan modal dari pemerintah, tapi mencari investasi sendiri," ucapnya.

Dalam modal usaha ini kata Yus, dapat berkolaborasi dengan perbankan daerah untuk mendapat suntikan dana. Sehingga nantinya lanjut dia, tidak perlu lagi penyertaan modal.

"Sehingga pemerintah tidak lagi mengeluarkan penyertaan modal, kemudian ada target untuk memberikan benefit ke pemerintah provinsi dan ditarget aja berapa? Satu triliun per tahun? Itu wajar bagi saya. Kalau enggak ya mundur sebagai direksi," kata dia.

Disinggung mengenai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang kini tengah repot, dia menilai sebaiknya Pemprov melakukan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaannya.

"Agar memang terkelola dengan baik, untuk masuk investasi, untuk mengelola," ucapnya.

Seperti diketahui, dari 41 BUMD Pemprov Jabar, hanya dua yang terbilang sehat yakni Bank Bjb dan Migas Utama Jabar. Selebihnya masih kesulitan, khususnya dalam memberikan deviden bagi daerah.

Buntutnya, Gubernur Dedi Mulyadi melakukan evaluasi penuh dan berencana memangkas jumlah BUMD tersebut. “BUMD-nya cuma dua, satu Bank Jabar dan dua, gabungan seluruh BUMD,” kata Dedi beberapa waktu lalu.

Selain digabung, dia juga menyebut beberapa BUMD yang dinilai tidak sehat dan tidak memberikan timbal balik kepada Pemprov akan ditutup.

“Digabung, digabung aja. Kalau ada yang digabung, ada yang ditutup,” kata Dedi.

Menurutnya, jumlah BUMD yang sedikit namun dikelola dengan baik bakal lebih optimal memberikan penghasilan kepada Pemprov daripada BUMD dengan jumlah banyak namun efektivitasnya semakin berkurang.

Terlebih, jumlah BUMD yang terlalu banyak juga dinilai tidak sehat. Ia menilai lebih baik hanya dua BUMD namun bisa bersifat multifungsi.

“Iya. BUMD terlalu banyak itu nggak sehat, BUMD yang sehat itu satu, multifungsi,” tandasnya.