Pengamat: Komunikasi Minim Timbulkan Koordinasi Lemah di Pemkot Bandung

INILAHKORAN.ID - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menanggapi rumor keretakan kepemimpinan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.

Menurutnya, ketika wakil kepala daerah tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi maupun proses pengambilan keputusan, maka sebagian fungsi yang diamanatkan undang-undang menjadi sulit dijalankan secara optimal.

"Minimnya komunikasi menghasilkan lemahnya koordinasi. Koordinasi yang lemah menyebabkan pembagian tugas tidak berjalan efektif. Ketika pembagian tugas tidak jelas, proses pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan program menjadi kurang optimal," ujar Kristian kepada INILAHKORAN.ID, Selasa (7/7/2026).

Kristian menilai, kondisi tersebut menjadi semakin krusial karena Kota Bandung sedang menghadapi persoalan perkotaan yang kompleks dan bersifat lintas sektor, terutama masalah sampah dan kemacetan.

Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu dinas atau satu pemimpin. Penanganannya membutuhkan koordinasi antara dinas lingkungan hidup, pekerjaan umum, kecamatan, kelurahan, pemerintah daerah sekitar, hingga partisipasi masyarakat.

Demikian pula dengan kemacetan yang memerlukan sinkronisasi kebijakan transportasi, penataan ruang, rekayasa lalu lintas, pengendalian parkir, dan pengembangan angkutan umum.

"Persoalan yang melibatkan banyak pihak seperti ini membutuhkan kepemimpinan kolektif, bukan kepemimpinan yang berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Dia mengingatkan, kurangnya sinergi di level pimpinan berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah dan mengurangi efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program-program prioritas.

Selain itu, kondisi tersebut juga dapat memunculkan ketidakpastian di lingkungan birokrasi. Aparatur sipil negara cenderung menunggu arah politik yang dianggap dominan ketika muncul kesan adanya perbedaan sikap di antara pimpinan daerah.

"Situasi seperti ini berpotensi memperlambat pelaksanaan kebijakan karena organisasi menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan," katanya.

Meski belum ada bukti bahwa pelayanan publik terganggu secara langsung akibat kondisi tersebut, Kristian menilai persepsi publik mengenai kurangnya kekompakan pimpinan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

"Dari sudut pandang etika administrasi, pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan politik," ujarnya.

Sebab itu, dia mendorong agar persoalan internal diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi yang sehat, bukan melalui saling menyampaikan pernyataan di ruang publik.

"Ketika perbedaan pandangan berkembang menjadi hambatan koordinasi, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan karena pelayanan publik dapat kehilangan kecepatan, konsistensi, dan arah yang jelas," ucapnya.

Sisi lain, Kristian juga mengingatkan pentingnya melihat persoalan secara proporsional. Dia menyinggung penjelasan Farhan, yang sebelumnya menyatakan pembagian tugas dengan Erwin sedang disusun kembali, setelah wakil wali kota tersebut kembali aktif menjalankan tugas pasca menyelesaikan persoalan hukum yang sempat dihadapinya. Menurut Farhan, pembahasan lebih lanjut mengenai pembagian tugas akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ke depan, Kristian menilai solusi utama bukan sekadar memperbaiki hubungan personal, melainkan memperkuat sistem pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif tanpa bergantung pada kedekatan individu.

"Pemerintahan Kota Bandung perlu menetapkan pembagian tugas yang jelas, terdokumentasi, dan diketahui seluruh perangkat daerah. Rapat koordinasi pimpinan harus dilakukan secara rutin dengan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan," tuturnya.

Dia menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada harmonis atau tidaknya hubungan politik di Balai Kota, melainkan pada kemampuan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah harmonis atau tidaknya hubungan politik di Balai Kota, melainkan seberapa cepat masyarakat merasakan perbaikan kualitas pelayanan, berkurangnya kemacetan, membaiknya pengelolaan sampah, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah," pungkasnya.