Pengamat Sebut Kepercayaan Publik kepada APH Kini Runtuh

INILAHKORAN.ID - Penggeledahan kafe di Jakarta dan rumah mewah jaksa di Sentul City yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia (Kortas Tipikor Polri) meruntuhkan kepercayaan publik.

Hal itu dampak dari penggeledahan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah yang ditenggarai pemilik kafe, rumah, dan pemilik harta yang berada di dalam dua brankas tersebut dengan nilai yang sangat fantastis.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan sejumlah perkara besar. Di antaranya dugaan korupsi pengadaan batu bara di PLN, perkara ASABRI, serta penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi menyebut, walaupun baru rumor dan ada opini namun hal itu mulai meruntuhkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (APH).

Rumor yang beredar, penggeledahan tersebut efek dari langkah Kejaksaan Agung yang mengamankan salah serang jenderal polisi aktif dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada program Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau benar rumor itu, tentunya meruntuhkan kepercayaan publik terhadap APH. Dan itu berarti, Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis keteladanan," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Yusfitriadi meminta, semua APH untuk berkaca diri dan membangun jiwa intergritas, serta meningkatkan pengawasan di internal institusinya.

Lalu, hukuman untuk para terdakwa kasus korupsi juga harus dimaksimalkan, atau dihukum seberat-beratnya.

"Tanpa intergritas dan pengawasan internal yang baik, maka Republik Indonesia tidak bisa bersih dari praktik korupsi. Negara, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto yang kediamannya tak jauh dari Kawasan Sentul City harus mengembalikan kepercayaan publik sesegera mungkin," pintanya. 

Dia melanjutkan, walaupun gaji APH dinaikkan atau diberikan remunerasi bukanlah jalan keluar dari oknum-oknum pejabat tidak berperilaku koruptif lagi.

"Gaji guru atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) itu lebih rendah, tetapi mereka tidak lebih koruptif dari oknum-oknum APH. Persoalan koruptif adalah persoalan mental dan moral yang rendah," lanjutnya.