Pernyataannya Soal Masyarakat dan Pemimpin Punya Sifat Koruptif Dipelintir, Dedi Mulyadi Beri Penjelasan...

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan dan meluruskan pernyataan soal masyarakat dan pemimpin yang punya sifat koruptif.

Pernyataan tersebut dikemukakannya kala menjadi pembicara di acara Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran belum lama ini, yang kemudian dikutip menjadi berita dan dipelintir. Akhirnya menimbulkan multitafsir.

Dedi menyertakan video utuh untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dalam pernyatannya, ia menyinggung soal program perhutanan sosial yang menurutnya sering disalahgunakan. 

Seharusnya, perhutanan sosial memberi ruang bagi rakyat untuk mengakses hutan, sehingga dapat mengembangkan ekosistem kehutanan yang menopang kehidupan ekonomi. 

Namun kenyataannya, lahan garapan justru dijual dan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

"Kan ini problem lagi, sehingga hari ini saya ingin segera melakukan penataan itu. Kalau nanti ada komitmen yang kuat antara Pemprov Jabar, Unpad dan Kementerian Kehutanan, kami wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial menanam tanaman agroforestri, di antaranya kelapa dan sukun," ujarnya.

Dedi menekankan, rakyat masa kini berbeda dengan rakyat era 1960-an atau 1970-an. Karakter masyarakat sekarang, menurutnya, sama dengan pemimpin, sama-sama punya potensi serakah.

"Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya," ucapnya. 

"Ini rakyat, Pak. Jadi, sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Dedi Mulyadi. Enggak usah menunggu orang lain, tetapi juga yang lain juga punya karakter itu, punya karakter serakah," imbuhnya.

Pernyataan tersebut kemudian viral dan menuai beragam komentar dari netizen. Ada yang menyesalkan, tetapi banyak pula yang mendukung dan membenarkan pernyataan tersebut.

Merespon ini, Dedi memberikan penjelasan bahwa baik masyarakat maupun pemimpin sama-sama punya potensi koruptif dan serakah.  

Menurutnya, sifat serakah dan potensi koruptif itu merupakan bagian dari fitrah manusia yang ada pada setiap orang, bukan hanya pejabat atau politisi. 

"Sama, ya sama, saya kan punya pengalaman. Dikasih kios satu, ingin adiknya masuk, pengen saudaranya masuk, ingin menguasai seluruh kios gratis. Kan ada pengalaman," kata Dedi, Senin 25 Agustus 2025.

Dia mencontohkan pengalamannya saat menjabat bupati di Purwakarta. Ada warga yang diberi fasilitas tempat usaha secara gratis, tetapi justru disewakan kepada orang lain dengan harga tinggi. 

"Pengalaman saya dulu di Pasar Rebo Purwakarta. Video YouTube-nya ada, lapak disewakan Rp11 juta, padahal itu gratis disediakan bagi pedagang," tuturnya.

Dia menegaskan, perilaku seperti itu menunjukkan bahwa potensi koruptif tidak hanya melekat pada pejabat atau pemimpin, tetapi juga ada pada masyarakat.  

"Jadi, ya potensi koruptif itu bukan hanya pada kita ini, para politisi, termasuk diri saya, masyarakat juga sama punya sifat koruptif," katanya.

Menurutnya, karena sifat serakah adalah bagian dari fitrah manusia, negara memiliki fungsi penting untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan.  

"Itu fitrah manusia. Setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya serakah. Makanya, fungsi negara itu mengatur agar kebuasan itu tunduk pada undang-undang. Intinya kan itu," jelas Dedi.

Dia menekankan, baik pemimpin maupun rakyat sama-sama harus memperbaiki diri dan taat pada aturan. Dia pun berharap, ke depan pernyataannya dapat disampaikan secara utuh dan tidak lagi dipelintir.

"Bagi saya, mau pemimpin, mau rakyat, ya dua-duanya harus bener, gitu lho," tandasnya.